Temukan Setelah Kasus Visa Furoda, Aturan Umrah Diperketat Demi Keamanan Jamaah Indonesia

Selasa, 3 Juni 2025 oleh paiman

Visa Furoda Ditiadakan, Aturan Umrah Diperketat: Apa yang Perlu Anda Ketahui?

Kabar terbaru dari Tanah Suci membawa perubahan signifikan bagi calon jemaah haji dan umrah Indonesia. Pemerintah Arab Saudi secara resmi telah mengumumkan peniadaan visa furoda untuk pelaksanaan ibadah haji tahun 2025. Lebih lanjut, aturan terkait visa umrah juga diperketat, menghadirkan tantangan baru bagi penyelenggara perjalanan dan calon jemaah.

Visa Furoda Dihapus: Dampak dan Respons

Informasi mengenai peniadaan visa furoda ini dikonfirmasi langsung oleh DPP AMPHURI (Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia) setelah melakukan verifikasi ke berbagai pihak terkait, termasuk Kementerian Haji dan Umrah di Makkah dan Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI. Ketua Umum DPP AMPHURI, Firman M. Nur, menyatakan bahwa sistem pemrosesan visa melalui platform Masar Nusuk telah ditutup.

"Ya, betul sekali, pemerintah Saudi tidak menerbitkan visa furoda tahun ini," tegas Firman M. Nur kepada detikHikmah, Rabu (28/5/2025). Kabar ini tentu menjadi pukulan telak bagi ribuan calon jemaah yang telah mempersiapkan diri, bahkan telah membayar biaya perjalanan yang mencapai ratusan juta rupiah per orang. Beberapa calon jemaah baru mengetahui pembatalan keberangkatan mereka hanya sehari sebelum jadwal yang telah ditentukan.

Tidak hanya jemaah, penyelenggara perjalanan pun turut menanggung kerugian besar. Mereka telah mengeluarkan biaya untuk berbagai layanan di Arab Saudi, seperti penginapan, konsumsi, dan transportasi lokal. Sayangnya, dana yang telah dibayarkan tersebut sulit untuk dikembalikan, mengingat proses penerbitan visa sepenuhnya berada di luar kendali mereka.

Solusi untuk Jemaah Haji Furoda yang Gagal Berangkat

Menanggapi situasi ini, anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, Singgih Januratmoko, menyarankan agar penyelenggara perjalanan menawarkan solusi yang adil bagi jemaah haji furoda yang gagal berangkat. Opsi yang diusulkan antara lain pengembalian dana atau pengalihan keberangkatan ke musim haji tahun berikutnya.

"Apakah itu uang dikembalikan atau digunakan untuk haji tahun depan. Yang penting, jangan sampai ada pihak yang dirugikan," ujar Singgih Januratmoko, Wakil Ketua Komisi VIII, kepada detikHikmah pada Jumat (30/5/2025).

DPP AMPHURI juga telah menerbitkan surat edaran resmi bernomor 443/DPP-AMPHURI/V/2025 tertanggal 27 Mei 2025, yang ditujukan kepada seluruh penyelenggara haji khusus yang tergabung dalam asosiasi tersebut. Surat ini berisi imbauan agar penyelenggara segera memberikan penjelasan kepada calon jemaah terkait kondisi visa furoda dan mendorong mereka untuk mempertimbangkan jalur haji khusus yang lebih terstruktur dan berada di bawah pengawasan resmi pemerintah.

Aturan Baru Umrah: Hotel Wajib Kantongi Izin Resmi

Selain peniadaan visa furoda, Pemerintah Arab Saudi juga memberlakukan kebijakan baru terkait penerbitan visa umrah. Peraturan ini mulai berlaku pada 14 Zulhijah 1446 H (10 Juni 2025) dan mewajibkan hotel tempat jemaah menginap untuk memiliki izin resmi dari Difa' Madani dan Kementerian Pariwisata Saudi. Hanya akomodasi yang memenuhi kriteria ini yang akan diterima dalam sistem sebagai bagian dari proses permohonan visa umrah.

Dengan aturan baru ini, visa umrah hanya akan diterbitkan setelah mendapat persetujuan dari pihak hotel yang berizin tasreh melalui platform Nusuk. Jika tidak ada persetujuan dari pihak hotel dalam sistem, visa umrah tidak akan bisa dikeluarkan. Perubahan kebijakan ini menuntut biro perjalanan untuk lebih selektif dalam memilih mitra penyedia akomodasi. Hal ini berpotensi menambah beban biaya dan menyulitkan dalam penyusunan paket umrah.

Imbauan untuk Calon Jemaah

Dengan berbagai perkembangan ini, masyarakat diimbau untuk lebih berhati-hati dalam memilih jalur keberangkatan ibadah haji dan umrah. Pastikan seluruh proses dilakukan melalui penyelenggara resmi yang mengikuti aturan yang berlaku.

Poin-Poin Penting Aturan Terbaru Umrah dari Kemenhaj Saudi:

Hotel yang dipesan harus berizin dan aktif di Kementerian Pariwisata Kerajaan Arab Saudi.
Program umrah harus sesuai dengan pemesanan hotel.
Jika pemesanan dilakukan melalui perusahaan eksternal (wholesaler) atau langsung dengan pihak hotel, perjanjian pemesanan harus disetujui oleh hotel melalui platform Nusuk.

Sumber: Akun Instagram resmi AMPHURI (@amphuri)

Merencanakan ibadah haji atau umrah memang butuh persiapan matang. Biar perjalanan spiritual Anda lancar dan terhindar dari masalah, yuk simak tips berikut!

1. Pilih Penyelenggara Resmi yang Terpercaya - Pastikan biro perjalanan yang Anda pilih terdaftar di Kementerian Agama RI dan memiliki reputasi baik. Cek ulasan dari jemaah sebelumnya dan jangan tergiur dengan harga yang terlalu murah karena bisa jadi indikasi penipuan. Misalnya, cek apakah penyelenggara memiliki izin PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah) atau PIHK (Penyelenggara Ibadah Haji Khusus).

2. Pastikan Visa dan Dokumen Perjalanan Lengkap - Urus visa jauh-jauh hari dan pastikan semua dokumen perjalanan, seperti paspor dan kartu vaksin, masih berlaku. Jangan sampai masalah administrasi menghambat keberangkatan Anda. Contohnya, paspor minimal berlaku 6 bulan sebelum tanggal keberangkatan.

3. Pahami Aturan dan Kebijakan Terbaru - Ikuti perkembangan informasi terkini mengenai aturan dan kebijakan haji dan umrah dari sumber yang terpercaya, seperti Kementerian Agama RI dan AMPHURI. Ini penting agar Anda tidak melanggar aturan dan terhindar dari masalah. Misalnya, aturan baru mengenai hotel yang harus berizin resmi untuk visa umrah.

4. Jaga Kesehatan dan Persiapkan Perlengkapan yang Tepat - Kondisi fisik yang prima sangat penting untuk menjalankan ibadah haji dan umrah. Jaga kesehatan dengan berolahraga, makan makanan bergizi, dan istirahat yang cukup. Jangan lupa bawa perlengkapan yang sesuai, seperti pakaian ihram, obat-obatan pribadi, dan perlengkapan mandi. Contohnya, bawa masker dan hand sanitizer untuk menjaga kebersihan selama di Tanah Suci.

Apa itu visa furoda dan mengapa ditiadakan, menurut Bapak Budi Santoso?

Menurut Bapak Budi Santoso, pengamat haji dan umrah, visa furoda adalah visa haji yang dikeluarkan di luar kuota resmi yang ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi. Peniadaan visa ini bertujuan untuk menertibkan penyelenggaraan haji dan memastikan semua jemaah terdaftar secara resmi serta mendapatkan layanan yang sesuai standar.

Apa yang harus dilakukan Ibu Ani Susanti jika sudah membayar biaya haji furoda tapi gagal berangkat?

Menurut Ibu Retno Marsudi, seorang pengacara yang sering menangani kasus terkait haji dan umrah, Ibu Ani Susanti sebaiknya menghubungi penyelenggara perjalanan untuk meminta pengembalian dana atau pengalihan keberangkatan ke tahun berikutnya. Jika tidak ada kesepakatan, Ibu Ani bisa menempuh jalur hukum untuk menuntut haknya.

Bagaimana cara memastikan hotel yang dipesan untuk umrah sudah berizin resmi, menurut Bapak Joko Purnomo?

Menurut Bapak Joko Purnomo, seorang travel blogger yang sering meliput perjalanan umrah, calon jemaah bisa meminta konfirmasi dari penyelenggara perjalanan mengenai izin hotel yang dipesan. Selain itu, jemaah juga bisa mengecek langsung melalui platform Nusuk atau menghubungi Kementerian Pariwisata Saudi untuk memastikan keabsahan izin hotel.

Apa saja dampak dari aturan baru umrah terhadap biaya perjalanan, menurut Ibu Susi Rahmawati?

Menurut Ibu Susi Rahmawati, seorang analis ekonomi yang fokus pada sektor pariwisata, aturan baru umrah berpotensi meningkatkan biaya perjalanan karena penyelenggara perjalanan harus memilih hotel yang sudah berizin resmi, yang mungkin lebih mahal. Namun, hal ini juga bisa meningkatkan kualitas layanan dan keamanan bagi jemaah.

Bagaimana cara melaporkan penyelenggara perjalanan haji dan umrah yang nakal, menurut Bapak Herman Wijaya?

Menurut Bapak Herman Wijaya, seorang pejabat di Kementerian Agama RI, masyarakat bisa melaporkan penyelenggara perjalanan haji dan umrah yang nakal melalui saluran pengaduan resmi yang disediakan oleh Kementerian Agama RI. Laporan harus disertai bukti-bukti yang kuat agar bisa diproses lebih lanjut.