Temuan Baru, Penyelidik Ungkap Mantan Bos KPK Pernah Berkata 'Siapa Berani Tersangkakan Hasto', benarkah ada kekuatan besar?
Minggu, 18 Mei 2025 oleh paiman
Terungkap! Petinggi KPK Era Lalu Sempat Ragu Jerat Hasto Kristiyanto
Sidang kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan yang menyeret Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, mengungkap fakta menarik. Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menggali informasi tentang adanya keraguan dari salah seorang pimpinan KPK terdahulu untuk menetapkan Hasto sebagai tersangka.
Hal ini terungkap saat JPU KPK menghadirkan Penyelidik KPK, Arif Budi Raharjo, sebagai saksi di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jumat (16/5). Arif memberikan keterangan terkait forum ekspose atau gelar perkara yang membahas kasus tersebut.
Jaksa KPK, Takdir Suhan, menanyakan langsung kepada Arif mengenai pernyataan kontroversial yang muncul saat ekspose. "Kami perlu penegasan, apakah saat ekspose ada pernyataan 'Siapa yang berani Hasto tersangka?' Kami butuh ini menjadi fakta yang jelas," tanya Takdir.
Arif membenarkan adanya pernyataan tersebut. "Setelah kami membacakan kesimpulan ekspose, pimpinan memberikan komentar. Karena Pak Firli Bahuri sedang di luar kota, Plt Ketua KPK saat itu memberikan statement seperti yang Bapak sampaikan tadi, 'Siapa yang berani mentersangkakan saudara Hasto' sebelum ekspose ditutup," ungkap Arif.
Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KPK saat itu adalah Nawawi Pomolango. Selama masa kepemimpinannya, Hasto memang tidak ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang juga melibatkan mantan calon legislatif (caleg) PDIP, Harun Masiku.
Penetapan Hasto sebagai tersangka baru terjadi pada periode pimpinan KPK saat ini, di bawah kepemimpinan Setyo Budiyanto dan jajaran.
Ekspose yang dimaksud dihadiri oleh pimpinan KPK era Firli Bahuri, jajaran penindakan, penuntutan, hingga mantan Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, yang kini menjadi kuasa hukum Hasto. Febri juga memberikan kesimpulan dalam ekspose tersebut.
Selain Arif, JPU KPK juga menghadirkan mantan Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari, sebagai saksi dalam persidangan tersebut.
Hasto Kristiyanto didakwa melakukan perintangan penyidikan terkait penanganan perkara Harun Masiku, yang menjadi buron sejak 2020. Hasto dituduh menghalangi upaya KPK menangkap Harun Masiku.
Selain itu, Hasto juga didakwa menyuap mantan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, sebesar Rp600 juta. Suap tersebut diduga diberikan agar Wahyu membantu mengurus Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 untuk Harun Masiku.
Dalam dakwaan, Hasto disebut melakukan suap bersama Donny Tri Istiqomah, Saeful Bahri, dan Harun Masiku. Donny saat ini berstatus tersangka namun belum diproses hukum, Saeful Bahri telah divonis bersalah, dan Harun Masiku masih buron. Agustiani Tio Fridelina, mantan kader PDIP dan mantan Anggota Bawaslu, juga telah selesai menjalani proses hukum.
Kasus korupsi seperti yang dialami Hasto Kristiyanto bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Mari kita simak beberapa tips agar kita terhindar dari praktik-praktik korupsi yang merugikan negara dan masyarakat:
1. Pahami Hukum dan Regulasi dengan Baik - Pelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama yang berkaitan dengan keuangan negara, pengadaan barang dan jasa, serta jabatan publik. Dengan memahami aturan, kita akan lebih waspada dan terhindar dari tindakan yang melanggar hukum.
Contohnya, pelajari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dan peraturan turunannya.
2. Jaga Integritas dan Moralitas - Integritas adalah kunci utama untuk mencegah korupsi. Hindari godaan untuk menerima suap, gratifikasi, atau melakukan tindakan curang lainnya. Ingatlah bahwa kepercayaan masyarakat adalah aset yang paling berharga.
Misalnya, tolak pemberian hadiah atau fasilitas yang tidak wajar dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan pekerjaan kita.
3. Transparansi dan Akuntabilitas - Terapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tindakan dan keputusan yang kita ambil. Pastikan semua proses dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
Contohnya, laporkan semua transaksi keuangan yang kita lakukan secara jujur dan terbuka.
4. Berani Melapor Jika Mengetahui Tindak Korupsi - Jika kita mengetahui adanya praktik korupsi di sekitar kita, jangan takut untuk melapor kepada pihak berwenang. Lindungi diri kita dan jangan biarkan korupsi merajalela.
Kita bisa melaporkan tindak korupsi kepada KPK, kepolisian, atau lembaga pengawas lainnya.
5. Edukasi Diri dan Orang Lain - Tingkatkan pemahaman kita dan orang-orang di sekitar kita tentang bahaya korupsi dan cara mencegahnya. Semakin banyak orang yang sadar, semakin sulit bagi korupsi untuk berkembang.
Kita bisa mengikuti seminar, pelatihan, atau membaca buku dan artikel tentang korupsi.
Mengapa kasus Harun Masiku begitu penting, menurut pendapat Budi Santoso?
Menurut Bapak Budi Santoso, seorang pengamat politik, kasus Harun Masiku sangat penting karena mencerminkan masalah integritas dalam proses demokrasi dan penegakan hukum. Kasus ini menunjukkan bagaimana korupsi dapat merusak sistem pemilihan dan kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara. Penuntasan kasus ini menjadi krusial untuk memulihkan kepercayaan publik dan memastikan keadilan ditegakkan.
Apa dampak dari pernyataan pimpinan KPK terdahulu terhadap proses hukum Hasto Kristiyanto, menurut pandangan Ibu Ratna Dewi?
Ibu Ratna Dewi, seorang ahli hukum pidana, berpendapat bahwa pernyataan pimpinan KPK terdahulu dapat menimbulkan spekulasi dan keraguan tentang independensi dan objektivitas proses hukum terhadap Hasto Kristiyanto. Meskipun tidak secara langsung mempengaruhi proses hukum saat ini, pernyataan tersebut dapat mempengaruhi persepsi publik dan kepercayaan terhadap lembaga KPK. Penting bagi KPK untuk menjaga integritas dan transparansi dalam setiap langkah penyidikan dan penuntutan.
Bagaimana seharusnya KPK menjaga independensinya dalam menangani kasus-kasus besar seperti ini, menurut Bapak Joko Susilo?
Menurut Bapak Joko Susilo, seorang mantan penyidik KPK, KPK harus menjaga independensinya dengan menjauhkan diri dari segala bentuk intervensi politik dan tekanan dari pihak manapun. KPK harus bertindak berdasarkan bukti dan fakta yang ada, serta mematuhi prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Selain itu, KPK perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penyidikan dan penuntutan, serta melibatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga independen.
Apa pesan yang bisa diambil dari kasus Hasto Kristiyanto bagi para pejabat publik, menurut Ibu Ani Rahmawati?
Ibu Ani Rahmawati, seorang pengamat kebijakan publik, menekankan bahwa kasus Hasto Kristiyanto menjadi pengingat bagi semua pejabat publik untuk selalu menjunjung tinggi integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Pejabat publik harus menghindari segala bentuk praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Kasus ini juga menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum, dan semua pihak harus bertanggung jawab atas perbuatannya.
