Pengusaha yang Polisikan Wawali Armuji Ingin Temui Walkot Eri Mencari Keadilan dan Klarifikasi
Selasa, 15 April 2025 oleh paiman
Sidak Wawali Surabaya Berujung Laporan Polisi, Pengusaha Ingin Temui Wali Kota
Inspeksi mendadak (sidak) Wakil Wali Kota Surabaya Armuji ke sebuah perusahaan yang dituding menahan ijazah karyawan berakhir dengan laporan polisi. Pengusaha bernama Jan Hwa Diana melaporkan Armuji atas dugaan pencemaran nama baik melalui Undang-Undang ITE, setelah video sidak tersebut viral.
Diana merasa dirugikan karena Armuji menampilkan foto dirinya dan suaminya dalam video tersebut, yang menurutnya berdampak negatif bagi keluarga dan perusahaannya. Ia pun berharap bisa bertemu langsung dengan Wali Kota Eri Cahyadi untuk menyampaikan unek-uneknya.
“Saya ingin bertemu Pak Eri. Saya ingin tahu, apakah begini cara Wawali melakukan sidak? Tidakkah sebaiknya membuat janji temu terlebih dahulu?” tanya Diana kepada wartawan di Surabaya Barat.
Diana mengaku memiliki banyak kesibukan dan tidak selalu berada di tempat kerja. Ia juga mengeluhkan dampak video viral tersebut terhadap usahanya. “Program Pak Eri kan menggiatkan UMKM, tapi begini caranya usaha jadi mati. Customer bingung ada masalah apa,” keluhnya.
Diana menegaskan dirinya tidak pernah menolak untuk bertemu, asalkan ada pemberitahuan sebelumnya. “Mau bertemu, monggo. Mau bicara seharian pun monggo. Tapi tolong jangan menyebar fitnah. Dibilang saya jual narkoba, siapapun yang dituduh seperti itu pasti sakit hati,” ujarnya.
Ia juga membantah tudingan tidak mau bertemu. "Kalau mau sidak, monggo. Tapi kalau orangnya tidak ada bagaimana? Janjian dulu, saya tunggu," pungkasnya. Diana bahkan menyebut Armuji salah alamat. Gudang yang didatangi Armuji bukanlah milik perusahaannya, melainkan hanya pinjam pakai. Ia juga menyayangkan Armuji tidak mengkroscek alamat perusahaan yang akan didatangi.
Sementara itu, Armuji di akun media sosial pribadinya menyatakan akan melaporkan balik Diana ke polisi karena disebut penipu saat dihubungi melalui telepon dalam video yang viral tersebut. Hal ini semakin memanaskan polemik di media sosial.
Sidak dari pemerintah daerah bisa jadi momen yang menegangkan. Berikut beberapa tips untuk menghadapinya dengan tenang dan efektif:
1. Tetap tenang dan sopan. - Hadapi petugas dengan sikap yang tenang dan sopan, meskipun Anda merasa terkejut atau tidak nyaman. Hindari bersikap defensif atau agresif.
Contoh: Sapa petugas dengan ramah dan tawarkan bantuan seperlunya.
2. Minta identifikasi petugas. - Pastikan petugas yang datang menunjukkan identitas resmi mereka dan jelaskan tujuan sidak dengan jelas.
Contoh: Tanyakan surat tugas atau kartu identitas petugas dengan sopan.
3. Kooperatif dan berikan informasi yang dibutuhkan. - Jawab pertanyaan petugas dengan jujur dan berikan informasi yang dibutuhkan sesuai kewenangan mereka.
Contoh: Sediakan dokumen atau data yang diminta petugas jika memang diperlukan.
4. Catat nama dan instansi petugas. - Catat nama, jabatan, dan instansi petugas yang melakukan sidak untuk keperluan dokumentasi.
Contoh: Catat informasi tersebut di buku tamu atau secara pribadi.
5. Konsultasikan dengan ahli hukum jika diperlukan. - Jika Anda merasa ada tindakan petugas yang merugikan atau melanggar hukum, segera konsultasikan dengan ahli hukum.
Contoh: Hubungi pengacara atau lembaga bantuan hukum untuk mendapatkan pendampingan.
Bagaimana prosedur yang tepat bagi pemerintah daerah untuk melakukan sidak ke perusahaan? (Pertanyaan dari Ani Widayati)
(Dijawab oleh Mahfud MD, Pakar Hukum Tata Negara) Idealnya, sidak dilakukan berdasarkan laporan atau indikasi awal adanya pelanggaran. Perlu ada surat tugas yang jelas dan petugas harus menunjukkan identitas. Penting juga untuk menghormati hak-hak perusahaan dan tidak melakukan tindakan yang sewenang-wenang.
Apa yang bisa dilakukan pengusaha jika merasa dirugikan oleh sidak yang dilakukan pemerintah daerah? (Pertanyaan dari Budi Santoso)
(Dijawab oleh Hotman Paris Hutapea, Pengacara) Pengusaha bisa mengajukan keberatan secara resmi kepada instansi terkait. Jika ada indikasi pencemaran nama baik atau tindakan melawan hukum lainnya, pengusaha dapat menempuh jalur hukum, seperti melaporkan ke polisi atau menggugat secara perdata.
Bagaimana cara menjaga hubungan baik antara pemerintah daerah dan pengusaha? (Pertanyaan dari Citra Dewi)
(Dijawab oleh Rosan P. Roeslani, Ketua KADIN Indonesia) Komunikasi yang terbuka dan transparan sangat penting. Pemerintah daerah perlu menciptakan iklim usaha yang kondusif dan memberikan kemudahan bagi pengusaha. Sebaliknya, pengusaha juga harus mematuhi peraturan yang berlaku dan berkontribusi positif bagi perekonomian daerah.
Apa saja hak-hak karyawan yang perlu diperhatikan oleh pengusaha? (Pertanyaan dari Dedi Supriyanto)
(Dijawab oleh Ida Fauziyah, Menteri Ketenagakerjaan) Pengusaha wajib mematuhi Undang-Undang Ketenagakerjaan, termasuk memberikan upah yang layak, jaminan sosial, dan hak-hak normatif lainnya seperti cuti dan THR. Menahan ijazah karyawan adalah tindakan ilegal dan melanggar hak karyawan.
