KPPU Segera Sidangkan Perkara Pinjol Rp 1,650 Triliun Rugikan Masyarakat?

Jumat, 2 Mei 2025 oleh paiman

KPPU Siap Sidang Kasus Dugaan Kartel Bunga Pinjol Rp1.650 Triliun

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bersiap menggelar sidang dugaan kartel suku bunga di industri pinjaman online (pinjol). Sidang Majelis Pemeriksaan Pendahuluan ini akan segera dilaksanakan dan menandai langkah serius atas temuan indikasi pengaturan bunga secara kolektif oleh sejumlah perusahaan fintech.

KPPU menduga adanya pelanggaran Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. "Kami menemukan indikasi pengaturan bunga pinjaman secara bersama-sama oleh pelaku usaha yang tergabung dalam asosiasi, sejak 2020 hingga 2023. Praktik seperti ini berpotensi membatasi persaingan dan merugikan konsumen," ungkap Ketua KPPU M. Fanshurullah Asa.

Sebanyak 97 penyelenggara pinjol ditetapkan sebagai Terlapor. Mereka diduga kompak menetapkan plafon bunga harian yang tinggi melalui kesepakatan internal (eksklusif) di Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). Kesepakatan tersebut diduga menetapkan bunga pinjaman (termasuk biaya-biaya lainnya) maksimal 0,8% per hari dari jumlah pinjaman yang diterima, yang kemudian diubah menjadi 0,4% per hari pada tahun 2021.

Dalam penyelidikannya, KPPU telah mempelajari model bisnis, struktur pasar, dan hubungan antar pelaku industri pinjol. Mayoritas pinjol di Indonesia menggunakan model Peer-to-Peer (P2P) Lending, yang menghubungkan pemberi dan penerima pinjaman via platform digital.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewajibkan semua penyelenggara pinjol terdaftar dan menjadi anggota AFPI. Namun, pasar pinjol cenderung terkonsentrasi. Data per Juli 2023 menunjukkan 97 penyelenggara aktif, dengan beberapa pemain utama mendominasi, seperti KreditPintar (13% pangsa pasar), Asetku (11%), Modalku (9%), KrediFazz (7%), EasyCash (6%), dan AdaKami (5%). Sisanya dikuasai pemain dengan pangsa pasar lebih kecil. Konsentrasi pasar ini diduga diperkuat oleh afiliasi kepemilikan atau hubungan dengan platform e-commerce.

Berdasarkan hasil penyelidikan, KPPU memutuskan untuk membawa kasus ini ke Sidang Majelis Pemeriksaan Pendahuluan pada 25 April 2025. Sidang ini bertujuan menguji validitas temuan dan membuka ruang pembuktian lebih lanjut. Jika terbukti melanggar, pelaku usaha dapat dikenakan denda hingga 50% dari keuntungan yang diperoleh dari pelanggaran atau 10% dari penjualan di pasar bersangkutan selama periode pelanggaran.

KPPU menegaskan bahwa penanganan kasus ini merupakan upaya menjaga persaingan sehat di sektor keuangan digital. Fintech dinilai strategis dalam mendorong inklusi keuangan, sehingga praktik anti-persaingan harus dicegah sedini mungkin karena dampaknya yang besar bagi masyarakat, terutama UMKM. Hal ini terlihat dari ukuran pasar yang signifikan: hingga pertengahan 2023, terdapat 1,38 juta pemberi pinjaman aktif, 125,51 juta akun peminjam terdaftar, dengan akumulasi pinjaman mencapai Rp829,18 triliun.

Bank Dunia mencatat credit gap (kesenjangan kredit) di Indonesia mencapai Rp1.650 triliun pada 2024. Ini menjadi salah satu pendorong pertumbuhan industri pinjol. KPPU memperkirakan kasus ini berpotensi mengubah lanskap pinjol di Indonesia. Fanshurullah berharap penegakan hukum ini dapat mendorong regulator merevisi standar industri, memperketat kontrol terhadap asosiasi, mengubah model bisnis pinjol, dan menurunkan suku bunga pinjaman.

"Dari sisi konsumen, penegakan hukum ini menjadi sinyal positif untuk perlindungan hak peminjam dan efisiensi biaya layanan keuangan digital," jelas Fanshurullah.

KPPU masih menyusun Tim Majelis dan menjadwalkan sidang perdana.