Ketahui RUU ASN, Kepentingan Siapa yang Diutamakan? Mempengaruhi masa depan negara

Kamis, 15 Mei 2025 oleh paiman

RUU ASN: Untuk Siapa Sebenarnya?

“Ya, gimana enggak ikut 'main' pas Pilkada, Mas? Bos-bos di kantor kami kan dipilih partai,” celetuk seorang ASN sambil santai menyeruput kopi di sebuah kafe di Sumatra Utara. Pengakuan ini, meski bikin miris, jujur menggambarkan realita yang sering kita temui.

ASN seharusnya netral, tapi kenyataannya, banyak yang justru terlibat dalam strategi kekuasaan saat pemilu atau pilkada. Birokrasi bukan sekadar jadi korban, tapi memilih aktif bermain politik praktis, dengan risiko jabatan sebagai taruhannya.

Nah, ketika Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai dibahas, wajar kalau muncul kecurigaan. Apakah ini benar-benar untuk memperkuat reformasi birokrasi, atau justru jadi jalan pintas elite politik untuk mengamankan kekuasaan menuju Pemilu 2029?

Pro dan Kontra RUU ASN

Draf revisi RUU ASN tertanggal 5 Mei 2025 yang disusun Badan Keahlian DPR (BKD), memberi pemerintah pusat wewenang lebih besar dalam memutasi ASN, termasuk mereka yang menduduki jabatan strategis di kementerian maupun daerah. Pasal 29 ayat (2) jadi sorotan karena memperluas ruang gerak pusat dalam urusan perpindahan dan penempatan ASN (seperti yang diberitakan Kompas pada 12 Mei lalu).

Perdebatan pun tak terhindarkan. Ada yang khawatir revisi ini akan membuka kembali pintu politisasi birokrasi, mengingatkan kita pada era Orde Baru. Di sisi lain, ada yang melihatnya sebagai kesempatan untuk melindungi ASN dari tekanan politik kepala daerah petahana dan membuka jalan karier berdasarkan kompetensi.

Pengalaman mendampingi Pilkada 2024 kemarin memberi gambaran jelas. Pertama, betapa mudahnya ASN terseret arus politik, seolah netralitas hanya formalitas. Kedua, mereka seakan tidak punya otonomi.

Idealnya, birokrat profesional itu berdiri di atas semua kepentingan. Tapi kenyataannya, partai politik seringkali lebih menentukan arah birokrasi daripada birokrat itu sendiri.

Pola serupa terjadi di berbagai daerah, dari Buton, Samosir, Situbondo, hingga kabupaten lainnya. ASN yang tidak netral bukan berarti semuanya mendukung petahana, tapi karena terpecah dalam kubu-kubu yang terpolarisasi. Dan seringkali, petahana yang diuntungkan karena bisa memanfaatkan birokrasi beserta sumber daya yang ada.

Ambil contoh hasil survei Politika Research & Consulting (PRC) di Pilkada Jember, November 2024. Elektabilitas calon menunjukkan bahwa 44,4% ASN mendukung petahana Hendi-Balya, sementara kompetitor Fawaid-Joko hanya mendapat 30,2%. Di Samosir, petahana Vandiko-Ariston unggul dengan 46,9%, jauh meninggalkan lawannya yang hanya 19,8%.

Artinya, ASN seringkali terjebak dalam kekuasaan pihak yang sedang berkuasa. Tragisnya, terkadang ASN salah membaca peta kekuatan, salah berinvestasi loyalitas. Yang rugi bukan cuma mereka sendiri, tapi juga kredibilitas birokrasi.

Mencari Jalan Tengah yang Ideal

Kasus di Pilkada Situbondo 2020 bisa jadi pelajaran. ASN tidak hanya terseret dalam politik dukung-mendukung, tapi juga rentan jadi korban setelah pilkada selesai. Pak Marwito, seorang guru senior, dimutasi ke wilayah pegunungan terpencil karena dianggap tidak mendukung bupati terpilih. Ini jelas balas dendam politik.

Jika revisi RUU ASN menyentuh soal mutasi dan promosi, tujuannya harus profesionalisme, bukan alat kontrol baru dari pemerintah pusat. Sentralisasi mutasi baru masuk akal jika digunakan untuk memutus siklus balas dendam kepala daerah terhadap ASN, seperti yang terjadi di Situbondo.

Namun, menghidupkan kembali KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) juga bukan solusi tunggal. Pengalaman menunjukkan bahwa KASN tidak cukup kuat menghadang politisasi birokrasi. Bahkan, dalam beberapa kasus, KASN justru ikut terseret dalam tarik-menarik kepentingan elite.

Yang dibutuhkan bukan hanya lembaga pengawas, tapi sistem *checks and balances* yang benar-benar berfungsi.

Saatnya Mengakhiri Drama Netralitas

Lebih dari itu, kita harus mulai membayangkan birokrasi sebagai kekuatan otonom. Bukan kaki tangan partai, bukan korban politik, tapi aktor profesional yang mendistribusikan pelayanan berdasarkan kebutuhan warga, bukan loyalitas politik penguasa.

Jika komitmen itu sulit ditegakkan, mungkin sudah saatnya kita berhenti berpura-pura. Sekalian saja ubah pasal netralitas ASN. Izinkan ASN terlibat politik secara terbuka, asal transparan dan akuntabel. Setidaknya, kita tidak hidup dalam kepura-puraan bahwa ASN itu steril dari politik, padahal kenyataannya tidak demikian.

Selama ini, ASN bermain politik secara diam-diam, main mata, bisik-bisik, membentuk loyalitas terselubung. Larangan berpolitik tidak membuat mereka bersih, hanya membuatnya sulit diawasi. Akhirnya, aturan yang ada justru jadi hipokrisi dan transaksi.

Keterbukaan bisa jadi jalan keluar. Biarkan ASN ikut politik, asal tunduk pada aturan, wajib mundur dari jabatan, tidak pakai fasilitas negara, dan patuh pada etika publik. Setidaknya, kita tahu siapa berpihak ke siapa. Dan itu bisa jadi awal membangun sistem yang lebih jujur.

Sekarang, keputusan ada di tangan pemerintah dan DPR. Apakah revisi RUU ASN akan melindungi ASN dari kuasa lokal yang semena-mena? Atau justru membuka jalan baru bagi pusat untuk mengendalikan birokrasi? Kita harus jujur, meski mencari kejujuran dalam politik itu seperti mencari es cincau tengah malam di kampung saya.

Satu hal yang pasti, jika kita terus memaksa birokrasi netral dalam situasi politik yang tidak netral, kita hanya akan mengulang lingkaran yang sama: ASN tetap bermain politik, meskipun diam-diam. Dengan risiko yang jauh lebih besar.

Demokrasi yang matang bukan yang pura-pura steril dari politik, tapi yang berani mengatur keterlibatan secara terbuka, adil, dan bertanggung jawab.

Nurul Fatta. Konsultan Politik di Politika Research & Consulting (PRC). (rdp/rdp)