Ketahui, Guru Besar FH UI Usulkan Kajian Legalisasi Kasino untuk Dongkrak Devisa Negara, Apa Dampaknya secara Ekonomi? Raih Keuntungan Maksimal
Senin, 19 Mei 2025 oleh paiman
Legalisasi Kasino di Indonesia: Solusi Tingkatkan Devisa Negara?
Polemik mengenai legalisasi kasino kembali mencuat ke permukaan. Kali ini, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI), Hikmahanto Juwana, memberikan pandangannya. Beliau mendorong pemerintah untuk melakukan kajian mendalam terkait potensi legalisasi kasino di Indonesia sebagai salah satu cara untuk meningkatkan devisa negara. Bagaimana mungkin?
Belajar dari Negara Lain: UEA dan Malaysia
Hikmahanto Juwana menyoroti bahwa Indonesia dapat belajar dari negara-negara lain yang memiliki karakteristik serupa, seperti Uni Emirat Arab (UEA) dan Malaysia. UEA, meskipun mayoritas penduduknya Muslim, kini tengah membangun kasino besar. Sementara itu, Malaysia telah melegalkan kasino sejak tahun 1969. "Indonesia juga sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, sama seperti UEA yang kini tengah membangun kasino besar di negaranya dan Malaysia yang secara resmi telah melegalkan kasino pada tahun 1969," kata Hikmahanto di Bekasi, Sabtu (17/5/2025).
Asesmen Mendalam: Perputaran Uang, Perilaku Masyarakat, dan Penegakan Hukum
Lebih lanjut, Hikmahanto menekankan pentingnya asesmen atau penilaian objektif terhadap tiga aspek krusial sebelum mengambil keputusan. Aspek-aspek tersebut adalah:
- Perputaran Uang: Seberapa besar potensi perputaran uang yang bisa dihasilkan dari legalisasi kasino? Data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menunjukkan bahwa perputaran uang pada judi daring yang beroperasi dari Kamboja dan Myanmar sangat signifikan.
- Perilaku Masyarakat: Apakah masyarakat Indonesia, yang mayoritas beragama Islam, mampu menahan diri dari godaan judi? Realitanya, aktivitas perjudian tetap marak meskipun ilegal.
- Penegakan Hukum: Bagaimana penegakan hukum dapat dilakukan secara efektif, terutama terhadap korporasi judi yang beroperasi di negara-negara yang melegalkan kasino?
Kasino di Kawasan Khusus: Solusi Alternatif?
Jika setelah asesmen mendalam ditemukan bahwa masalah-masalah tersebut sulit diselesaikan, Hikmahanto menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan opsi membuka kasino di kawasan tertentu saja. "Nah kalau misalnya tiga hal ini setelah dilakukan asesmen dan menurut kita tidak bisa diselesaikan, bukan tidak mungkin kalau pemerintah memutuskan untuk buat kasino tapi di kawasan tertentu saja," jelasnya.
Contoh dari Negara Tetangga: Genting dan Singapura
Contoh yang bisa diikuti adalah kawasan ekonomi khusus di Genting, Malaysia, atau Singapura. Di Singapura, misalnya, warga negara Singapura yang ingin berjudi di kasino harus memenuhi syarat-syarat ketat. "Seperti kawasan ekonomi khusus di Genting, Malaysia atau di Singapura juga ada. Tapi, untuk warga Singapura kalau mereka mau berjudi di situ, mereka harus ada syarat ketat,” tambahnya.
Pelajaran dari Masa Lalu: Porkas dan SDSB
Hikmahanto juga mengingatkan bahwa di masa lalu, pada era Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin, aktivitas judi pernah dilegalkan melalui bentuk-bentuk seperti Porkas dan SDSB. "Waktu itu kemudian juga kita ada Porkas, ada SDSB, itu kan sebenarnya juga bentuk-bentuk seperti itu. Nah tapi sekarang kita cuma lokalisir saja dan penggunaan dananya nanti misalnya dari pajak yang dihasilkan dan lain sebagainya,” katanya.
Dana yang dihasilkan dari pajak kasino nantinya dapat digunakan untuk kepentingan yang tidak bersinggungan dengan isu-isu keagamaan. "Tapi tentu dana tersebut untuk kepentingan yang tidak menyentuh, katakanlah hal-hal yang terkait dengan agama dan lain sebagainya,” imbuh Hikmahanto.
Fokus Berantas Judi Daring
Terakhir, Hikmahanto menekankan pentingnya pemerintah untuk tetap fokus memberantas judi daring yang merugikan masyarakat, meskipun kebijakan membuka kasino di kawasan ekonomi khusus diambil. "Selama ini yang kita dengar sangat menyakitkan dan miris. Mereka yang bekerja di perusahaan-perusahaan disiksa di Kamboja dan lain sebagainya, kita tidak ada kendali,” ujar Hikmahanto.
"Sudah mereka keluar masuk secara ilegal, ditambah melakukan perbuatan yang tidak baik bagi warga negara kita. Dan tiba-tiba kalau mereka disiksa kita harus membantu mereka untuk mengeluarkan uang. Kan tidak benar juga kalau seperti begitu,” pungkasnya.
Wacana legalisasi kasino memang menimbulkan pro dan kontra. Agar kita bisa bijak menyikapinya, berikut beberapa tips yang bisa jadi panduan:
1. Pahami Argumen Pro dan Kontra - Sebelum mengambil sikap, penting untuk memahami alasan-alasan yang mendukung dan menentang legalisasi kasino. Cari tahu apa saja potensi manfaat dan risikonya.
Misalnya, legalisasi kasino bisa meningkatkan pendapatan negara, tapi juga berpotensi meningkatkan masalah sosial.
2. Kritis Terhadap Informasi - Jangan mudah percaya pada satu sumber informasi saja. Bandingkan informasi dari berbagai sumber yang kredibel untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap dan akurat.
Misalnya, cek berita dari media mainstream yang terpercaya dan bandingkan dengan opini dari pakar ekonomi dan sosiologi.
3. Pertimbangkan Dampak Sosial - Legalisasi kasino bisa berdampak pada berbagai aspek kehidupan sosial, seperti ekonomi, kriminalitas, dan kesehatan mental. Pikirkan bagaimana kebijakan ini bisa memengaruhi komunitas Anda.
Misalnya, apakah legalisasi kasino akan meningkatkan angka kriminalitas di daerah Anda?
4. Perhatikan Regulasi dan Pengawasan - Jika legalisasi kasino benar-benar dilakukan, pastikan ada regulasi dan pengawasan yang ketat untuk mencegah dampak negatif. Regulasi ini harus mencakup batasan usia, batasan jumlah taruhan, dan langkah-langkah untuk mengatasi masalah perjudian.
Pastikan pemerintah serius dalam menerapkan regulasi ini.
5. Suarakan Pendapat Anda - Jangan ragu untuk menyampaikan pendapat Anda kepada para pembuat kebijakan. Partisipasi aktif dari masyarakat sangat penting dalam proses pengambilan keputusan.
Anda bisa menulis surat kepada anggota DPR, mengikuti diskusi publik, atau menyuarakan pendapat Anda di media sosial.
Apakah legalisasi kasino pasti akan meningkatkan devisa negara, menurut pendapat Bambang?
Menurut Dr. Faisal Basri, seorang ekonom terkemuka, legalisasi kasino berpotensi meningkatkan devisa negara, tetapi tidak serta merta menjadi solusi tunggal. Perlu kajian mendalam mengenai potensi pendapatan, biaya operasional, dan dampak sosial ekonomi yang mungkin timbul. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana hasil legalisasi sangat penting untuk memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh negara dan masyarakat.
Bagaimana pandangan Ibu Siti terkait potensi peningkatan masalah sosial akibat legalisasi kasino?
Menurut Ibu Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, legalisasi kasino berpotensi meningkatkan masalah sosial seperti perjudian kompulsif, kriminalitas, dan disfungsi keluarga. Oleh karena itu, jika legalisasi kasino dipertimbangkan, perlu ada langkah-langkah mitigasi yang komprehensif, termasuk program pencegahan perjudian, rehabilitasi bagi penjudi bermasalah, dan penegakan hukum yang tegas.
Apa pendapat Pak Joko tentang perlunya regulasi ketat jika kasino dilegalkan?
Menurut Bapak Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, jika pemerintah memutuskan untuk melegalkan kasino, regulasi yang ketat dan pengawasan yang efektif adalah mutlak diperlukan. Regulasi ini harus mencakup pembatasan akses, pembatasan jumlah taruhan, pelarangan promosi yang agresif, dan langkah-langkah pencegahan pencucian uang. Pengawasan harus dilakukan secara independen dan transparan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi.
Menurut pendapat Dewi, bagaimana sebaiknya dana yang dihasilkan dari pajak kasino digunakan?
Menurut Ibu Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan, dana yang dihasilkan dari pajak kasino sebaiknya dialokasikan untuk program-program pembangunan yang memiliki dampak positif bagi masyarakat luas, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi. Prioritas harus diberikan kepada program-program yang dapat mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Penggunaan dana harus transparan dan akuntabel, dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan.
