Karut,marut MBG Halaman all, Solusi dan Penjelasan Lengkapnya

Minggu, 27 April 2025 oleh paiman

Mengurai Benang Kusut Program Makanan Bergizi (MBG): Antara Harapan dan Kenyataan

Program Makanan Bergizi (MBG), sebuah program ambisius yang digagas Presiden Prabowo Subianto, menjanjikan masa depan cerah bagi anak bangsa. Dengan anggaran fantastis Rp71 triliun hingga 2025, MBG bertujuan menyediakan makanan bergizi bagi 83 juta penerima manfaat. Namun, di balik gemerlap angka dan janji manis, publik justru dihadapkan pada sejumlah pertanyaan dan kekhawatiran.

Transparansi yang Dipertanyakan

Alokasi anggaran jumbo tersebut menimbulkan pertanyaan krusial: bagaimana pengelolaannya? Siapa yang mengawasi? Bagaimana mengukur keberhasilannya? Ekonom dari INDEF dan CELIOS telah memperingatkan potensi MBG menjadi "ladang basah" korupsi jika tidak dikawal ketat. Distribusi dana miliaran rupiah ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) justru menambah kerentanan terhadap penyelewengan. Bayang-bayang program makan gratis di masa lalu yang diwarnai proyek fiktif dan makanan basi seolah menghantui.

Manuver Politik atau Kebijakan Matang?

Di tengah sorotan pasca-Pemilu, MBG terkesan lebih sebagai tameng politik ketimbang kebijakan publik yang matang. Program ini seolah menjadi simbol kepedulian pemerintah, namun simbol saja tidak cukup. Alih-alih pilot project dan data akurat, pemerintah justru mendahulukan seremoni dan anggaran jumbo. Keluhan seorang kepala daerah di Jawa yang mengaku belum mengetahui mekanisme distribusi, namun diminta mendukung penuh, menggambarkan euforia politik yang membutakan birokrasi.

Potensi Ketimpangan Baru

Narasi penggunaan bahan pangan lokal dalam MBG seharusnya menjadi angin segar bagi petani dan UMKM. Namun, kekhawatiran muncul terkait potensi dominasi penyedia besar yang dekat dengan kekuasaan. Jika rantai distribusi dikuasai segelintir pihak, MBG justru berpotensi menciptakan ketimpangan baru berkedok bantuan sosial. Standarisasi gizi juga menjadi pertanyaan. Bagaimana memastikan makanan yang disediakan memenuhi kebutuhan nutrisi beragam penerima manfaat, mulai dari balita hingga siswa SMA?

Keraguan Publik dan Tantangan Implementasi

Survei CELIOS menunjukkan 59% responden tidak setuju dengan MBG karena khawatir program ini tidak tepat sasaran, membebani fiskal, dan rawan korupsi. Publik menginginkan solusi nyata, bukan program yang dirancang tanpa kesiapan sistem, data akurat, dan distribusi efisien. Kejelasan mengenai pengawasan MBG juga masih minim. Akankah KPK dan BPKP terlibat? Dapatkah publik mengakses laporan kinerja secara transparan?

MBG adalah ujian bagi keseriusan negara dalam menyejahterakan rakyat. Memberi makan bukan sekadar memberi makan, tetapi juga menjaga martabat. Stigma negatif terhadap penerima bantuan harus dihindari. Evaluasi, koreksi, dan pengawasan publik menjadi kunci keberhasilan MBG. Akankah program ini menjadi revolusi gizi atau sekadar pintu belakang korupsi? Jawabannya ada di tangan kita semua.