Inilah Try Sutrisno di Halal Bihalal TNI Saat Isu Wapres Gibran Dicopot, Ada Apa Gerangan?
Rabu, 7 Mei 2025 oleh paiman
Try Sutrisno Hadiri Halal Bihalal Purnawirawan TNI, Isu Pencopotan Gibran Mencuat
JAKARTA, KOMPAS.com - Suasana Balai Kartini, Jakarta, pada Selasa sore (6 Mei 2025) dipenuhi oleh para purnawirawan TNI Angkatan Darat (AD) yang menghadiri acara halal bihalal. Acara ini menjadi sorotan karena kehadiran tokoh-tokoh penting dan isu yang berkembang terkait tuntutan pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Pantauan di lokasi menunjukkan Try Sutrisno, Wakil Presiden ke-6 RI, hadir dengan gagah mengenakan seragam purnawirawan berwarna krem lengkap dengan atribut bintang empat. Ia tampak duduk berdampingan dengan Gubernur DIY, Sultan Hamengkubuwono X, dan terlihat berbincang akrab.
Selain Try Sutrisno, sejumlah tokoh nasional juga turut hadir memeriahkan acara tersebut. Di antaranya Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mantan Kepala BIN A.M. Hendropriyono, mantan KSAD Dudung Abdurachman, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Penasihat Khusus Presiden Wiranto, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, serta politikus PDI-P T.B. Hasanuddin.
Kehadiran para petinggi TNI dan Polri juga menjadi perhatian. Tampak Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak, KSAU Marsekal Tonny Harjono, KSAL Laksamana Muhammad Ali, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan hadir pada acara tersebut sore harinya.
Tuntutan Pencopotan Gibran dan Reshuffle Kabinet
Di tengah suasana silaturahmi ini, isu mengenai tuntutan Forum Purnawirawan TNI-Polri kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI untuk mencopot Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencuat. Forum tersebut juga mendesak adanya reshuffle kabinet terhadap menteri-menteri yang diduga terlibat dalam kasus korupsi.
Tuntutan ini juga menyuarakan perlunya tindakan tegas terhadap aparat negara yang dianggap masih loyal kepada Presiden ke-7, Joko Widodo. Isu ini tentu menjadi perhatian serius di kalangan masyarakat.
Forum Purnawirawan TNI-Polri yang mengusulkan pencopotan Gibran terdiri dari tokoh-tokoh senior dengan jumlah yang signifikan, termasuk 103 purnawirawan jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel. Beberapa tokoh yang ikut menandatangani usulan ini antara lain Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi dan Panglima ABRI periode 1988-1993, Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno.
Tanggapan Presiden Prabowo Melalui Wiranto
Menanggapi tuntutan tersebut, Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto, menyampaikan sikap Presiden Prabowo Subianto. Wiranto menjelaskan bahwa Prabowo menghormati aspirasi yang disampaikan oleh Forum Purnawirawan TNI-Polri. Namun, Presiden juga menyadari pentingnya memahami batasan kewenangan dalam sistem pemerintahan yang menganut prinsip trias politika.
"Yang pertama, kan beliau perlu pelajari dulu isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu per satu, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, masalah yang sangat fundamental," ujar Wiranto dalam konferensi pers setelah pertemuan dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (24 April 2025).
Isu-isu politik seperti yang dibahas dalam artikel ini seringkali memicu perdebatan. Nah, agar kita bisa menanggapi isu tersebut dengan bijak dan konstruktif, yuk simak beberapa tips berikut ini:
1. Cari Informasi dari Sumber Terpercaya - Jangan langsung percaya dengan berita yang beredar di media sosial. Pastikan kamu mencari informasi dari sumber-sumber berita yang kredibel dan terpercaya, seperti media massa nasional yang sudah terverifikasi.
Misalnya, bandingkan berita dari beberapa media besar sebelum membuat kesimpulan. Ini akan membantumu mendapatkan gambaran yang lebih lengkap dan akurat.
2. Verifikasi Fakta (Fact-Checking) - Sebelum membagikan informasi, luangkan waktu untuk memverifikasi fakta. Ada banyak situs web dan organisasi yang menyediakan layanan pengecekan fakta.
Contohnya, jika ada klaim tentang korupsi, coba cari tahu apakah ada bukti yang mendukung klaim tersebut dari sumber yang independen.
3. Hormati Perbedaan Pendapat - Dalam diskusi politik, perbedaan pendapat adalah hal yang wajar. Cobalah untuk mendengarkan pendapat orang lain dengan pikiran terbuka, bahkan jika kamu tidak setuju dengan mereka.
Ingat, tujuan diskusi adalah untuk saling memahami, bukan untuk memenangkan perdebatan.
4. Hindari Ujaran Kebencian (Hate Speech) - Jangan menggunakan bahasa yang kasar, menghina, atau menyerang pribadi seseorang. Fokuslah pada argumen dan fakta, bukan pada emosi atau prasangka.
Ujaran kebencian dapat memicu konflik dan merusak suasana diskusi yang sehat.
"Apa sebenarnya alasan Forum Purnawirawan TNI-Polri mengusulkan pencopotan Wapres Gibran, menurut Bapak Bambang?"
Menurut Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, salah satu tokoh senior Forum Purnawirawan TNI-Polri, usulan pencopotan Wapres Gibran didasarkan pada pertimbangan etika dan konstitusionalitas terkait proses pencalonannya dalam Pemilu. Forum menganggap ada pelanggaran yang signifikan sehingga perlu diambil tindakan sesuai mekanisme yang berlaku.
"Bagaimana tanggapan Presiden Prabowo terhadap tuntutan reshuffle kabinet, menurut Ibu Susi?"
Wiranto, Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, menjelaskan bahwa Presiden Prabowo menghormati aspirasi tersebut. Namun, Presiden perlu mempelajari lebih dalam mengenai usulan-usulan tersebut sebelum mengambil keputusan, mengingat isu ini menyangkut masalah yang sangat fundamental dan memerlukan pertimbangan yang matang sesuai prinsip trias politika.
"Apakah kehadiran Try Sutrisno dalam acara tersebut memiliki makna khusus, menurut Mas Joko?"
Menurut pengamat politik, Dr. Ujang Komarudin, kehadiran Try Sutrisno, sebagai tokoh senior dan mantan Wakil Presiden, menunjukkan dukungan moral kepada para purnawirawan dan menjadi simbol perhatian terhadap isu-isu yang berkembang di kalangan TNI-Polri. Kehadirannya juga bisa diartikan sebagai upaya untuk menjaga soliditas dan komunikasi antar generasi di lingkungan militer.
"Apa langkah selanjutnya yang mungkin diambil oleh MPR terkait usulan pencopotan Wapres Gibran, menurut Mbak Ani?"
Menurut pakar hukum tata negara, Prof. Mahfud MD, MPR akan melakukan kajian mendalam terhadap usulan tersebut, termasuk meneliti dasar hukum dan bukti-bukti yang diajukan. Selanjutnya, MPR akan mengambil keputusan berdasarkan mekanisme yang diatur dalam undang-undang, dengan mempertimbangkan kepentingan bangsa dan negara secara keseluruhan.
