Inilah Ormas Berlagak Aparat Negara, Perluasan Wewenang dan Urgensi Revisi UU Ormas yang Harus Diwaspadai

Rabu, 7 Mei 2025 oleh paiman

Ormas Bertindak Bak Aparat: Perlukah Revisi UU Ormas?

Sebuah video viral menampilkan aksi organisasi masyarakat (Ormas) Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya Kalimantan Tengah menyegel pabrik PT Bumi Asri Pasaman (BAP) di Barito Selatan. Aksi yang terjadi pada 26 April 2025 ini memicu pertanyaan tentang batasan wewenang Ormas. Spanduk bertuliskan "Pabrik dan gudang ini dihentikan operasionalnya oleh DPD GRIB Jaya Kalteng" seakan menegaskan klaim otoritas mereka, layaknya aparat negara.

Tindakan ini menjadi sorotan tajam. Penghentian operasional usaha seharusnya menjadi wewenang instansi berwenang melalui prosedur hukum, bukan Ormas. Bayangkan dampaknya jika Ormas lain melakukan hal serupa. Ketidakpastian hukum akan merajalela, menggerus iklim investasi. Investor tentu akan berpikir ulang jika harus berhadapan dengan "aktor politik gadungan" yang bertindak sewenang-wenang.

Peran Ganda Ormas: Dari Pejuang Kemerdekaan Hingga Potensi Ancaman

Ormas memiliki sejarah panjang dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Mereka berperan penting dalam mengobarkan semangat kebangsaan dan memperjuangkan nasib bangsa. Namun, era Orde Baru menjadi masa kelam bagi kebebasan Ormas. Kontrol ketat pemerintah membatasi ruang gerak mereka. Reformasi 1998 membawa angin segar, kebebasan berserikat dan berkumpul kembali ditegakkan. Ormas pun tumbuh bak jamur di musim hujan, mengisi ruang publik yang sebelumnya dimonopoli negara.

Sayangnya, kebebasan ini terkadang disalahartikan. Beberapa Ormas bertindak melampaui batas, bahkan menyerupai aparat negara. Atribut seperti lambang garuda, baret, dan tongkat komando, serta penggunaan rotator pada kendaraan, menjadi pemandangan yang memprihatinkan. Kasus gangguan terhadap pembangunan pabrik mobil listrik BYD di Subang menjadi contoh nyata bagaimana Ormas menghambat investasi strategis dengan dalih membela aspirasi warga.

Premanisme Berkedok Ormas: Ancaman Nyata bagi Pelaku Usaha

Praktik premanisme berkedok Ormas juga merajalela di berbagai sektor. Pengusaha hotel dan bahkan toko kecil menjadi sasaran intimidasi dan pemerasan. "Pengamanan", "donasi wajib", atau pungutan liar atas nama adat dan budaya menjadi modus operandi mereka. Negara seolah absen, meninggalkan masyarakat dalam ketakutan dan trauma.

Wacana revisi UU Ormas pun mengemuka. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti perlunya sistem pengawasan yang lebih kuat, termasuk audit keuangan Ormas. Revisi ini diharapkan dapat mencegah munculnya Ormas-Ormas meresahkan. Namun, pengetatan aturan tidak boleh mengorbankan kebebasan berserikat. Semangat revisi haruslah menciptakan tata kelola Ormas yang lebih tegas dan akuntabel, bukan membatasi eksistensi mereka.

Revisi UU Ormas juga perlu menyentuh aspek teknis, seperti percepatan pembubaran Ormas bermasalah. Kewenangan eksekutif dalam hal ini harus diatur secara tegas dan rinci, misalnya untuk Ormas yang bertentangan dengan konstitusi, Pancasila, mengganggu ketertiban umum, atau menghambat iklim investasi. Keputusan pembubaran ini tetap dapat digugat ke PTUN untuk mencegah kesewenang-wenangan.

Pendekatan represif saja tidak cukup. Negara perlu memahami akar masalah, seperti kemiskinan struktural dan ketimpangan ekonomi, yang menjadi lahan subur bagi kriminalitas berkedok Ormas. Negara harus hadir sebagai pelindung rakyat, bukan sekadar penjaga status quo. Jika tidak, kepercayaan publik terhadap hukum dan keadilan akan runtuh.