Inilah Kontroversi Dedi Mulyadi Dilaporkan ke Komnas HAM, Orangtua Murid Protes Pengiriman Siswa ke Barak Militer, Tuntut Penjelasan Lebih Lanjut secepatnya

Senin, 12 Mei 2025 oleh paiman

Kebijakan Kirim Siswa ke Barak Militer, Orang Tua Laporkan Dedi Mulyadi ke Komnas HAM

Kebijakan kontroversial yang diambil oleh mantan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, terkait pengiriman siswa yang dianggap bermasalah ke barak militer, kini berbuntut panjang. Seorang orang tua murid, Adhel Setiawan, secara resmi melaporkan Dedi Mulyadi ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Langkah ini diambil karena Adhel menilai kebijakan tersebut sebagai pelanggaran HAM dan jauh menyimpang dari tujuan pendidikan yang sebenarnya.

Adhel Setiawan, seorang pengacara dari kantor hukum Defacto & Partners Law Office, dengan tegas menyatakan ketidaksetujuannya terhadap program pendidikan militer yang diperuntukkan bagi siswa yang dianggap "nakal". Menurutnya, kebijakan ini menunjukkan bahwa Dedi Mulyadi kurang memahami filosofi dasar pendidikan.

"Sebagai orang tua murid di Jawa Barat, saya sangat tidak setuju dengan kebijakan ini. Saya ingin kebijakan ini dihentikan karena kami melihat adanya indikasi pelanggaran HAM di dalamnya," ujar Adhel pada Jumat (9/5/2025).

Alasan Penolakan Kebijakan Pendidikan Militer

Adhel memaparkan tiga alasan utama yang mendasari penolakannya terhadap kebijakan tersebut:

1. Bertentangan dengan Esensi Pendidikan: Adhel berpendapat bahwa pendekatan militer sangat bertolak belakang dengan esensi pendidikan yang seharusnya memanusiakan manusia. "Pendidikan itu tujuannya adalah memanusiakan manusia. Anak didik itu bukan seperti tanah liat yang bisa dibentuk seenaknya, melainkan subjek atau manusia yang perlu dibimbing dan dikembangkan potensi serta bakatnya," tegasnya.
2. Kurikulum yang Tidak Jelas: Adhel mempertanyakan kurikulum yang digunakan dalam pelatihan militer tersebut. Ia khawatir akan adanya potensi kekerasan atau intimidasi selama proses pelatihan. Selain itu, ia juga meragukan efektivitas kebijakan ini dalam menyelesaikan masalah kenakalan remaja.
3. Penyalahgunaan Wewenang: Adhel menduga Dedi Mulyadi telah menyalahgunakan wewenangnya sebagai Gubernur karena tidak ada dasar hukum yang memperbolehkan keterlibatan militer secara langsung dalam pendidikan siswa. "Tidak ada satu pun payung hukum yang membenarkan militer untuk ikut campur menyelesaikan masalah kenakalan remaja. Tidak ada pasal yang mengatur hal itu," jelas Adhel.

"Dari sini, kami menduga bahwa Dedi Mulyadi telah melakukan penyalahgunaan wewenang, setidaknya melampaui kewenangannya sebagai Gubernur, karena mengeluarkan kebijakan yang tidak berdasar hukum dan cenderung melanggar HAM," imbuh Adhel.

Penjelasan Dedi Mulyadi Terkait Kebijakan Kontroversial Ini

Kebijakan pengiriman siswa ke barak militer ini memang telah menuai pro dan kontra sejak awal. Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa program ini merupakan respons terhadap permintaan dari para orang tua yang sudah merasa kewalahan menghadapi anak-anak mereka yang bermasalah dan cenderung melakukan tindakan kriminal.

"Siswa yang diserahkan ke barak militer adalah mereka yang orang tuanya sudah tidak mampu lagi mendidik. Jadi, kalau orang tuanya tidak menyerahkan, kami tidak akan menerima," tegas Dedi.

Mantan Bupati Purwakarta ini juga mengklaim bahwa para siswa yang berada di barak militer merasa senang dengan kehidupan mereka di sana. "Bagaimana tidak senang? Gizi mereka cukup, istirahat cukup, olahraga cukup, dan sistem pembelajaran di sekolah juga memadai," katanya.

Menariknya, kebijakan ini justru mendapatkan dukungan dari Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) saat itu, Natalius Pigai. Ia menilai bahwa program tersebut tidak melanggar HAM. "Menurut keyakinan saya, program di Jawa Barat itu bukan corporal punishment, tetapi lebih kepada pendidikan mental, karakter, disiplin, dan tanggung jawab," ujar Pigai.

Bahkan, Pigai menyarankan agar program serupa diterapkan secara nasional jika terbukti efektif. "Kami meminta Menteri Dikdasmen untuk mengeluarkan peraturan agar program ini bisa dijalankan secara masif di seluruh Indonesia jika memang terbukti bagus," pungkasnya.