Inilah Kabar Mantan Bos Pajak Jadi Penasihat Prabowo Mencuat, Apa Kata Airlangga Sekarang? segera jadi sorotan

Jumat, 16 Mei 2025 oleh paiman

Mantan Bos Pajak Hadi Poernomo Dirumorkan Jadi Penasihat Prabowo, Begini Tanggapan Airlangga

Kabar terbaru menyebutkan bahwa mantan Direktur Jenderal Pajak (DJP) periode 2001-2006, Hadi Poernomo, digadang-gadang akan menjadi Penasihat Khusus Presiden terpilih, Prabowo Subianto, dalam bidang penerimaan negara. Rumor ini beredar luas, namun belum ada konfirmasi resmi dari pihak terkait.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memberikan tanggapan singkat terkait kabar ini. Saat ditemui wartawan di Lapangan Udara Halim Perdanakusuma pada hari Rabu (14 Mei 2025), Airlangga mengaku belum mendengar secara langsung mengenai penunjukan tersebut.

"Tunggu saja," ujar Airlangga, memberikan jawaban yang tidak mengiyakan maupun membantah rumor yang beredar.

Lebih lanjut, Airlangga menambahkan, "Saya belum dengar, tapi yang pasti dia staf khususnya, staf ahlinya di kantor Menko," mengindikasikan bahwa Hadi Poernomo memang memiliki peran di lingkungan Kementerian Koordinator Perekonomian.

Hadi Poernomo sendiri bukan sosok asing di pemerintahan. Selain pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Pajak, ia juga pernah memimpin Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada periode 2009-2014. Pengalamannya yang luas di bidang keuangan negara menjadikannya figur yang diperhitungkan.

Sebuah dokumen berupa Keputusan Presiden Nomor 45/P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Penasihat Khusus Presiden Bidang Penerimaan Negara beredar luas, yang semakin memperkuat dugaan penunjukan Hadi Poernomo. Meski demikian, pihak Istana Kepresidenan belum memberikan pernyataan resmi mengenai kebenaran dokumen tersebut.

Sebelumnya, Hadi Poernomo pernah menyampaikan pandangannya mengenai pentingnya pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN). Menurutnya, pemisahan otoritas pajak, bea cukai, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Kementerian Keuangan dapat meningkatkan efektivitas penerimaan negara.

Hadi berpendapat bahwa pembentukan BPN diperlukan agar Indonesia tidak terus berkutat dengan rasio pajak terhadap PDB (tax ratio) yang rendah, yaitu di kisaran 10%. Ide pembentukan BPN ini sebenarnya sudah lama diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007.

"Badan Penerimaan Negara ataupun namanya itu secara implisit sudah ada di Undang-Undang Tahun 2007, pasal 35A," kata Hadi dalam acara Cuap Cuap Cuan CNBC Indonesia, Jumat (13/12/2024).

Lebih lanjut, Hadi menjelaskan bahwa semua instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain wajib memberikan data dan informasi terkait perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Ketentuan ini seharusnya diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP).

Ia menekankan bahwa peraturan mengenai pemberian data perpajakan tidak boleh didelegasikan ke instansi di bawah kementerian atau lembaga dalam bentuk peraturan menteri, termasuk peraturan menteri keuangan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

"Kalau PP tidak boleh subdelegasikan, maka mampukah Ditjen Pajak melaksanakan PP? Tidak mampu. Karena PP ini yang melaksanakan satu tingkat di bawahnya. Satu tingkat di bawahnya adalah Kementerian atau Badan," tegas Hadi.