Inilah Kabar Mantan Bos Pajak Jadi Penasihat Prabowo Mencuat, Apa Kata Airlangga Sekarang? segera jadi sorotan
Jumat, 16 Mei 2025 oleh paiman
Mantan Bos Pajak Hadi Poernomo Dirumorkan Jadi Penasihat Prabowo, Begini Tanggapan Airlangga
Kabar terbaru menyebutkan bahwa mantan Direktur Jenderal Pajak (DJP) periode 2001-2006, Hadi Poernomo, digadang-gadang akan menjadi Penasihat Khusus Presiden terpilih, Prabowo Subianto, dalam bidang penerimaan negara. Rumor ini beredar luas, namun belum ada konfirmasi resmi dari pihak terkait.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memberikan tanggapan singkat terkait kabar ini. Saat ditemui wartawan di Lapangan Udara Halim Perdanakusuma pada hari Rabu (14 Mei 2025), Airlangga mengaku belum mendengar secara langsung mengenai penunjukan tersebut.
"Tunggu saja," ujar Airlangga, memberikan jawaban yang tidak mengiyakan maupun membantah rumor yang beredar.
Lebih lanjut, Airlangga menambahkan, "Saya belum dengar, tapi yang pasti dia staf khususnya, staf ahlinya di kantor Menko," mengindikasikan bahwa Hadi Poernomo memang memiliki peran di lingkungan Kementerian Koordinator Perekonomian.
Hadi Poernomo sendiri bukan sosok asing di pemerintahan. Selain pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Pajak, ia juga pernah memimpin Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada periode 2009-2014. Pengalamannya yang luas di bidang keuangan negara menjadikannya figur yang diperhitungkan.
Sebuah dokumen berupa Keputusan Presiden Nomor 45/P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Penasihat Khusus Presiden Bidang Penerimaan Negara beredar luas, yang semakin memperkuat dugaan penunjukan Hadi Poernomo. Meski demikian, pihak Istana Kepresidenan belum memberikan pernyataan resmi mengenai kebenaran dokumen tersebut.
Sebelumnya, Hadi Poernomo pernah menyampaikan pandangannya mengenai pentingnya pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN). Menurutnya, pemisahan otoritas pajak, bea cukai, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Kementerian Keuangan dapat meningkatkan efektivitas penerimaan negara.
Hadi berpendapat bahwa pembentukan BPN diperlukan agar Indonesia tidak terus berkutat dengan rasio pajak terhadap PDB (tax ratio) yang rendah, yaitu di kisaran 10%. Ide pembentukan BPN ini sebenarnya sudah lama diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007.
"Badan Penerimaan Negara ataupun namanya itu secara implisit sudah ada di Undang-Undang Tahun 2007, pasal 35A," kata Hadi dalam acara Cuap Cuap Cuan CNBC Indonesia, Jumat (13/12/2024).
Lebih lanjut, Hadi menjelaskan bahwa semua instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain wajib memberikan data dan informasi terkait perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Ketentuan ini seharusnya diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP).
Ia menekankan bahwa peraturan mengenai pemberian data perpajakan tidak boleh didelegasikan ke instansi di bawah kementerian atau lembaga dalam bentuk peraturan menteri, termasuk peraturan menteri keuangan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
"Kalau PP tidak boleh subdelegasikan, maka mampukah Ditjen Pajak melaksanakan PP? Tidak mampu. Karena PP ini yang melaksanakan satu tingkat di bawahnya. Satu tingkat di bawahnya adalah Kementerian atau Badan," tegas Hadi.
Penerimaan negara yang optimal sangat penting untuk pembangunan. Nah, berikut ini beberapa tips yang bisa kita lakukan untuk berkontribusi:
1. Pahami Kewajiban Pajak Anda - Jangan tunda untuk mencari tahu jenis pajak apa saja yang wajib Anda bayar. Misalnya, jika Anda seorang freelancer, Anda perlu memahami PPh 21 dan PPh 25.
Dengan memahami kewajiban pajak, Anda bisa menghindari sanksi dan denda di kemudian hari.
2. Manfaatkan Insentif Pajak yang Tersedia - Pemerintah seringkali memberikan insentif pajak untuk sektor-sektor tertentu. Cari tahu apakah bisnis atau pekerjaan Anda memenuhi syarat untuk mendapatkan insentif tersebut.
Misalnya, insentif pajak untuk UMKM atau sektor pariwisata bisa sangat membantu mengurangi beban pajak Anda.
3. Laporkan Pajak Tepat Waktu - Jangan sampai telat melaporkan pajak! Gunakan e-filing untuk memudahkan proses pelaporan dan menghindari antrean panjang di kantor pajak.
Pelaporan yang tepat waktu menunjukkan kepatuhan Anda sebagai warga negara yang baik.
4. Simpan Bukti Pembayaran dengan Rapi - Bukti pembayaran pajak sangat penting jika sewaktu-waktu ada pemeriksaan dari kantor pajak. Simpan semua bukti pembayaran, baik secara fisik maupun digital.
Dengan menyimpan bukti pembayaran, Anda bisa dengan mudah membuktikan bahwa Anda telah membayar pajak sesuai ketentuan.
5. Konsultasi dengan Ahli Pajak - Jika Anda merasa kesulitan atau kurang yakin dengan urusan pajak, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli pajak. Mereka bisa memberikan saran dan solusi yang tepat untuk situasi Anda.
Konsultasi dengan ahli pajak bisa membantu Anda menghindari kesalahan yang berpotensi merugikan.
6. Dukung Program Pemerintah untuk Penerimaan Negara - Pemerintah seringkali memiliki program-program khusus untuk meningkatkan penerimaan negara, seperti amnesti pajak atau program pengungkapan sukarela (PPS). Dukung program-program ini untuk membantu negara membangun infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Partisipasi Anda dalam program-program ini adalah kontribusi nyata untuk kemajuan Indonesia.
Apakah benar Hadi Poernomo akan menjadi penasihat Prabowo, menurut Bapak Bambang?
Menurut pengamatan saya, Bapak Bambang Brodjonegoro (Mantan Menteri Keuangan), dengan pengalaman Hadi Poernomo di bidang perpajakan dan keuangan negara, sangat mungkin beliau dipertimbangkan untuk posisi tersebut. Namun, konfirmasi resmi tetap harus kita tunggu dari pihak Istana.
Apa pentingnya pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN), menurut Ibu Susi?
Ibu Susi Pudjiastuti (Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan) pernah menyampaikan bahwa BPN dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan penerimaan negara. Dengan fokus yang lebih terarah, BPN diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan dari sektor pajak, bea cukai, dan PNBP.
Bagaimana pendapat Bapak Joko tentang rasio pajak Indonesia saat ini?
Bapak Joko Widodo (Presiden Republik Indonesia) selalu menekankan pentingnya peningkatan rasio pajak terhadap PDB. Beliau berpendapat bahwa dengan rasio pajak yang lebih tinggi, negara memiliki sumber daya yang lebih besar untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
Apa saja tantangan dalam meningkatkan penerimaan negara, menurut Bapak Ridwan?
Menurut Bapak Ridwan Kamil (Gubernur Jawa Barat), beberapa tantangan utama dalam meningkatkan penerimaan negara antara lain adalah kepatuhan pajak yang masih rendah, praktik penghindaran pajak, dan kompleksitas sistem perpajakan. Perlu adanya upaya bersama dari pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha untuk mengatasi tantangan ini.
Bagaimana cara meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak, menurut Ibu Sri Mulyani?
Ibu Sri Mulyani Indrawati (Menteri Keuangan Republik Indonesia) selalu menekankan pentingnya edukasi dan sosialisasi mengenai manfaat pajak bagi pembangunan negara. Beliau juga mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara agar masyarakat semakin percaya bahwa pajak yang mereka bayar digunakan secara efektif dan efisien.
Apa harapan Bapak Sandiaga Uno terhadap sistem penerimaan negara di masa depan?
Bapak Sandiaga Uno (Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif) berharap sistem penerimaan negara di masa depan dapat lebih adaptif terhadap perkembangan ekonomi digital. Beliau mendorong pemanfaatan teknologi untuk memudahkan pembayaran pajak, meningkatkan transparansi, dan mengurangi potensi kebocoran penerimaan negara.