Inilah Jokowi Melirik Kursi Ketua Umum PSI? Sinyal Politik Terbaru menguat
Minggu, 18 Mei 2025 oleh paiman
Jokowi Melirik Kursi Ketua Umum PSI? Ini Kalkulasinya!
Nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) tiba-tiba mencuat dalam bursa calon ketua umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Usai dikaitkan dengan posisi tersebut, Jokowi tak menampik kemungkinan itu. Bahkan, dengan nada bercanda, mantan Wali Kota Solo ini mengaku sedang menghitung peluang kemenangannya jika benar-benar maju sebagai kandidat.
PSI sendiri memang akan segera menggelar kongres untuk memilih ketua umum baru. Rencananya, perhelatan penting ini akan dilaksanakan pada bulan Juli 2025.
"Iya, masih dalam kalkulasi. Jangan sampai kalau saya mendaftar, nanti malah kalah," ujar Jokowi saat ditanya wartawan mengenai potensi dirinya menjadi orang nomor satu di PSI, Rabu (14/5/2025).
Meski namanya santer disebut, Jokowi mengaku belum melakukan pendaftaran. Ia menilai, waktu untuk pendaftaran masih cukup panjang, yakni hingga bulan Juli mendatang.
"Belum (mendaftar), kan masih panjang. Sampai Juli. Seingat saya, seingat saya masih Juni atau Juli," imbuhnya.
Ketika disinggung mengenai kemungkinan bersaing dengan putra bungsunya, Kaesang Pangarep, yang saat ini menjabat sebagai ketua umum, Jokowi menjawab dengan nada penuh percaya diri. Ia berkelakar, jika dirinya benar-benar mendaftar, kandidat lain mungkin akan mengurungkan niatnya.
"Ya, enggak tahu (bersaing dengan Kaesang jadi Ketum PSI). Kalau saya mendaftar, mungkin yang lain enggak mendaftar, mungkin," katanya sambil tersenyum.
Lebih lanjut, Jokowi mengaku belum bisa memprediksi peluangnya jika benar-benar mencalonkan diri. Pasalnya, pemilihan ketua umum PSI kali ini akan menggunakan sistem one man one vote melalui e-voting, yang melibatkan seluruh anggota partai.
"Ya, belum tahu, karena ini kan yang saya tahu. Katanya mau memakai e-voting, one man one vote, seluruh anggota diberi hak untuk memilih. Yang sulit di situ," jelasnya.
Jokowi pun memberikan pujian terhadap PSI yang berani menerapkan sistem pemilihan berbasis teknologi digital. Menurutnya, hal ini menunjukkan adanya kepemilikan partai yang merata di antara seluruh anggota.
"Ya, bagus. Saya kira ini memang apa, era digital ini kalau misalnya apa, pemilihan ketua dengan e-voting melibatkan seluruh anggota, artinya ada apa, kepemilikan terhadap partai itu betul-betul di seluruh anggota. Saya kira bagus," pungkasnya.
Kata Pengamat: Risiko Politik Jokowi di PSI
Menanggapi kemungkinan Jokowi terjun ke PSI, Pakar Politik Universitas Diponegoro (Undip), Nur Hidayat Sardini, melihat adanya risiko politik yang perlu dipertimbangkan. Menurutnya, kedekatan historis antara Jokowi dan PSI bisa menjadi pedang bermata dua.
"Hubungan historis antara PSI dengan Pak Jokowi kan faktanya ada. PSI ini konon kan memang sejak awal dibuat untuk menopang kekuasaan Pak Jokowi," ungkap NHS, sapaan akrabnya, saat dihubungi detikJateng, Jumat (16/5/2025).
Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Undip ini menjelaskan bahwa pendiri PSI, termasuk Jeffrie Geovanie, pernah secara terbuka menyatakan bahwa partai tersebut lahir untuk mendukung Jokowi, terutama saat menghadapi oposisi keras di periode pertama pemerintahannya.
"Kendati pun awalnya, partai itu hanya untuk menembak kepemimpinan Anies di Gubernur DKI Jakarta, tapi sekarang sudah lebih luas dan hampir masuk Senayan," jelasnya.
Selain itu, kedekatan personal juga menjadi faktor penting. Keberadaan Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum PSI saat ini, menurut NHS, menjadi salah satu alasan mengapa Jokowi berpotensi mencalonkan diri sebagai ketua umum.
"Visi dan misinya (PSI) sesuai dengan apa yang dipegang, dimiliki oleh Pak Jokowi. PSI juga kan mungkin karena anaknya ada di situ sehingga pilihannya ke situ," tuturnya.
Namun demikian, NHS mengingatkan bahwa langkah yang diambil Jokowi tetap memiliki risiko politik, baik bagi PSI maupun bagi dirinya sendiri. Ketergantungan PSI pada figur Jokowi bisa menjadi bumerang yang mempengaruhi Pemilu 2029 dan kelangsungan PSI di masa depan. Apalagi, saat ini Jokowi tengah menghadapi berbagai isu, termasuk isu ijazah palsu yang terus bergulir.
"Tampaknya akan sulit, karena captive market pengagum Pak Jokowi kan stuck, jauh lebih berkurang. Jadi partai ini harus bekerja keras untuk tidak mengidentifikasikan dirinya sebagai Jokowi," tegasnya.
NHS juga menilai bahwa kekuatan politik Jokowi saat ini tidak sebesar sebelumnya. Ia melihat adanya tiga arus resistensi terhadap Jokowi: kelompok oposisi aktif, simpatisan kekuasaan yang merasa tidak nyaman dengan potensi 'matahari kembar', dan warga yang menginginkan presiden yang lebih 'diam' setelah lengser.
"Ketiga arus yang netral itu nggak suka dengan cara Jokowi berakrobat secara politik. Misal orang datang ke dia di Solo, dalam faktanya itu janggal dalam tradisi politik Indonesia, seorang mantan presiden berakrobat semacam itu," kata NHS.
"Tiga arus ini nggak suka kalau Jokowi tidak seperti mantan presiden-wakil presiden sebelumnya, yang duduk, tenang, manis," lanjutnya.
NHS menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk aktif dalam politik. Namun, ia menyarankan agar Jokowi lebih fokus menjadi negarawan yang peduli terhadap isu-isu seperti pendidikan dan kesenian.
"Kalau mau aktif di parpol nggak salah. Tetapi akan jauh lebih strategis misal mengembangkan kebudayaan, pendidikan, memberi cara di yayasan yang dia kelola supaya anak miskin punya kesempatan menerima beasiswa. Itu pilihan yang jauh lebih baik," pungkasnya.
Ingin lebih memahami seluk-beluk dunia politik Indonesia? Jangan khawatir, kami punya beberapa tips praktis yang bisa kamu ikuti. Yuk, simak!
1. Pantau Berita dari Sumber Terpercaya - Jangan mudah percaya dengan berita yang beredar di media sosial. Pastikan kamu mendapatkan informasi dari media massa yang kredibel dan memiliki reputasi baik.
Contohnya, ikuti berita dari Kompas, Tempo, atau Detik.com untuk mendapatkan informasi yang akurat dan terpercaya.
2. Kenali Tokoh-Tokoh Politik - Cari tahu latar belakang, rekam jejak, dan ideologi dari tokoh-tokoh politik yang berpengaruh di Indonesia. Hal ini akan membantumu memahami arah kebijakan yang mereka ambil.
Misalnya, pelajari profil Prabowo Subianto, Megawati Soekarnoputri, atau Anies Baswedan untuk mengetahui pandangan mereka tentang berbagai isu penting.
3. Pahami Sistem Politik Indonesia - Pelajari bagaimana sistem pemerintahan, pemilihan umum, dan pembuatan kebijakan di Indonesia bekerja. Ini akan membantumu memahami mengapa keputusan-keputusan politik diambil.
Misalnya, pahami perbedaan antara sistem presidensial dan parlementer, serta bagaimana proses pembuatan undang-undang di DPR.
4. Ikuti Diskusi dan Debat Politik - Jangan ragu untuk berpartisipasi dalam diskusi dan debat politik, baik secara online maupun offline. Dengarkan berbagai sudut pandang dan sampaikan pendapatmu dengan sopan dan santun.
Contohnya, ikuti forum diskusi di media sosial atau hadiri acara debat politik yang diselenggarakan oleh universitas atau lembaga swadaya masyarakat.
5. Analisis Kebijakan Publik - Coba analisis kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pertimbangkan dampaknya terhadap berbagai kelompok masyarakat dan lingkungan.
Misalnya, analisis dampak kebijakan kenaikan harga BBM terhadap masyarakat berpenghasilan rendah, atau dampak pembangunan infrastruktur terhadap lingkungan.
6. Jangan Terjebak Polarisasi - Hindari terjebak dalam polarisasi politik yang ekstrem. Cobalah untuk memahami sudut pandang orang lain, meskipun kamu tidak setuju dengan mereka. Ingat, perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam demokrasi.
Misalnya, jangan langsung mencap seseorang sebagai 'cebong' atau 'kampret' hanya karena berbeda pilihan politik.
Apakah benar PSI didirikan untuk mendukung Jokowi, menurut pendapat Bambang?
Menurut Jeffrie Geovanie, salah satu pendiri PSI, partainya memang didirikan untuk mendukung Jokowi, terutama saat menghadapi oposisi keras di periode pertama pemerintahannya. Namun, seiring berjalannya waktu, PSI telah berkembang menjadi partai yang memiliki agenda yang lebih luas.
Apa risiko politik bagi Jokowi jika menjabat sebagai Ketum PSI, menurut pandangan Siti?
Nur Hidayat Sardini, Pakar Politik Undip, berpendapat bahwa ketergantungan PSI pada figur Jokowi bisa menjadi bumerang yang mempengaruhi Pemilu 2029 dan kelangsungan PSI di masa depan. Selain itu, Jokowi juga tengah menghadapi berbagai isu yang bisa mempengaruhi citranya.
Mengapa Jokowi mempertimbangkan maju sebagai Ketum PSI, menurut analisis Dedi?
Salah satu faktornya adalah kedekatan personal, yaitu keberadaan Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum PSI saat ini. Selain itu, Jokowi juga merasa bahwa visi dan misi PSI sejalan dengan nilai-nilai yang ia pegang.
Bagaimana sistem pemilihan Ketum PSI yang baru, menurut penjelasan Rina?
Pemilihan ketua umum PSI akan menggunakan sistem one man one vote melalui e-voting, yang melibatkan seluruh anggota partai. Hal ini bertujuan untuk memastikan adanya kepemilikan partai yang merata di antara seluruh anggota.
Apa saran terbaik untuk Jokowi setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden, menurut pendapat Anton?
Menurut Nur Hidayat Sardini, akan lebih baik bagi Jokowi jika menjadi negarawan yang lebih peduli terhadap isu-isu seperti pendidikan dan kesenian. Ia menyarankan agar Jokowi fokus mengembangkan kebudayaan, pendidikan, dan memberikan beasiswa kepada anak-anak miskin.
Apakah kekuatan politik Jokowi masih sama seperti dulu, menurut pengamatan Karina?
Nur Hidayat Sardini berpendapat bahwa kekuatan politik Jokowi saat ini tidak sebesar sebelumnya. Ia melihat adanya tiga arus resistensi terhadap Jokowi, yaitu kelompok oposisi aktif, simpatisan kekuasaan yang merasa tidak nyaman dengan potensi 'matahari kembar', dan warga yang menginginkan presiden yang lebih 'diam' setelah lengser.
