Inilah Adian Napitupulu Mengusulkan Penghapusan Biaya Layanan Aplikasi Transportasi Online demi Kesejahteraan Pengguna Terjamin

Kamis, 22 Mei 2025 oleh paiman

Adian Napitupulu Mengusulkan Penghapusan Biaya Layanan Aplikasi Transportasi Online: Beban Pengguna dan Mitra Driver?

Anggota DPR dari Fraksi PDIP, Adian Napitupulu, baru-baru ini menyoroti masalah biaya layanan dan biaya aplikasi yang dikenakan kepada pengguna dan mitra pengemudi transportasi online. Dalam sebuah rapat yang diadakan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada hari Rabu, 21 Mei 2025, Adian mengusulkan agar kedua jenis biaya ini dihapuskan.

Menurut Adian, selain potongan komisi yang seringkali melebihi 10%, mitra pengemudi juga dibebankan dengan biaya tambahan yang kurang transparan. "Misalnya, seorang pengemudi mendapatkan order Rp 30 ribu, lalu dipotong 30%, 40%, bahkan 50% oleh aplikator. Selain itu, ada juga biaya layanan dan biaya aplikasi yang ditanggung oleh konsumen," jelas Adian.

Adian mengungkapkan bahwa biaya layanan dan biaya aplikasi ini bisa mencapai lebih dari Rp 10 ribu per order. Ia mempertanyakan dasar hukum yang mendasari pengenaan biaya-biaya tersebut. "Ini diambil dari konsumen, dari pemesan. Jadi, jika aplikator mendapatkan Rp 10 ribu per order dari pengemudi, dan Rp 10 ribu lagi dari konsumen, jika dikalikan dengan jumlah pengemudi dan merchant mereka yang mencapai 4,2 juta, potensi pendapatan mereka bisa mencapai Rp 92 miliar per hari," ungkapnya.

Adian mengaku tidak memahami logika di balik pemotongan biaya tersebut. Menurutnya, masalah transportasi online bukan hanya soal potongan komisi, tetapi juga soal biaya layanan dan biaya aplikasi yang membebani kedua belah pihak. "Bagaimana mungkin aplikasi yang sudah dibayar oleh pengemudi, juga dibebankan biayanya kepada konsumen?" tanyanya.

Adian juga menyoroti perlunya regulasi yang jelas untuk mengatur industri transportasi online di masa depan. Ia mencontohkan negara India, yang telah menerapkan sistem berlangganan aplikasi bagi pengemudi, tanpa adanya potongan komisi per order. "Sistem berlangganan ini lebih transparan dan logis," ujarnya.

"Biaya layanan dan biaya aplikasi ini, yang langsung masuk ke aplikator, bisa mencapai Rp 12 ribu, Rp 10 ribu, atau bahkan lebih. Yang lebih menyakitkan, biaya ini tidak memiliki dasar hukum yang jelas," tegas Adian.

Oleh karena itu, Adian mengusulkan agar biaya layanan dan biaya aplikasi dihapuskan. Ia berpendapat bahwa praktik yang diterapkan di negara lain tidak bisa serta merta menjadi dasar hukum di Indonesia. "Ini sudah terjadi bertahun-tahun, dan menurut saya, ini aneh. Kita seperti hidup bernegara tanpa negara. Saya minta ini dicabut, tidak boleh ada biaya layanan dan biaya jasa aplikasi," pungkasnya.