Gugatan Redenominasi Rp 1.000 Jadi Rp 1 di MK, Legal Standing Pemohon Disorot Akankah Rupiah Berubah?

Jumat, 25 April 2025 oleh paiman

Redenominasi Rupiah Digugat, Hakim MK Soroti Kedudukan Hukum Pemohon

Jakarta - Gugatan redenominasi rupiah dari Rp 1.000 menjadi Rp 1 di Mahkamah Konstitusi (MK) tengah menjadi sorotan. Hakim Konstitusi mempertanyakan kerugian konkret yang dialami pemohon, seorang advokat bernama Zico, sehingga merasa perlu mengajukan gugatan tersebut.

Dalam sidang yang berlangsung Selasa (22/4/2025), Hakim Konstitusi Saldi Isra menekankan pentingnya legal standing yang kuat. Beliau meragukan argumentasi pemohon terkait kerugian yang dialami, baik yang sudah terjadi maupun yang berpotensi terjadi akibat banyaknya angka nol pada mata uang rupiah.

"Legal standing itu harus dipikirkan dengan serius soal kerugian atau potensi kerugian. Saya terus terang belum bisa meyakinkan dengan argumentasi legal standing itu, yang aktualnya saja belum meyakinkan, apalagi yang potensialnya," kata Saldi.

Zico, melalui kuasa hukumnya Putu Surya Permana Putra, berargumen bahwa banyaknya angka nol pada rupiah tidak efisien dan merugikannya secara konstitusional. Ia membandingkan rupiah dengan dolar Singapura yang lebih mudah dihitung dan digunakan dalam transaksi. Zico bahkan mengaku pernah mengalami salah transaksi karena kesulitan menghitung angka nol pada rupiah. Selain itu, ia juga mengaitkan banyaknya angka nol pada rupiah dengan meningkatnya risiko digital eye strain atau kelelahan mata akibat terlalu fokus menghitung.

Zico menguji Pasal 5 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c Undang-Undang Mata Uang yang berkaitan dengan pecahan nominal rupiah. Dalam petitumnya, Zico meminta MK untuk mengubah pasal tersebut agar nilai nominal rupiah dikonversi dari Rp 1.000 menjadi Rp 1.