Ganjar Tegaskan Hasto Masih Aktif Sebagai Sekjen PDI,P, Tanda Tangani Surat Penting untuk DPD Jateng Menjadi Sorotan Publik
Minggu, 27 April 2025 oleh paiman
Hasto Kristiyanto Masih Menjabat Sekjen PDI-P Meski Ditahan KPK, Ganjar Konfirmasi
Meskipun sedang ditahan oleh KPK, Hasto Kristiyanto ternyata masih aktif sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Ganjar Pranowo, Ketua DPP Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, di kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Sabtu (26/4/2025).
Konfirmasi Ganjar muncul setelah beredarnya surat tertanggal 16 April 2025 yang ditujukan kepada DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah. Surat tersebut berisi pencabutan peraturan DPD Jateng tentang strategi pemenangan Pemilu 2024. Yang menarik, surat itu ditandatangani oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum dan Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen, meskipun Hasto telah ditahan KPK sejak 20 Februari 2025 atas dugaan suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku.
“Masih, masih,” jawab Ganjar singkat sambil memasuki lift ketika ditanya mengenai status Hasto.
Surat yang diterima Kompas.com menyebutkan bahwa DPP PDI Perjuangan mencabut peraturan DPD Jateng karena dinilai tidak efektif dan tidak menghasilkan dampak signifikan dalam Pilkada dan Pilpres. Strategi pemenangan Pemilu yang dicabut tersebut berfokus pada pendekatan gotong royong dan mesin partai.
“Itu bukan mencabut Komandante, pencabutan peraturan DPD ya. Nanti kita akan lihat tindak lanjutnya,” ujar Ganjar.
Penahanan Hasto Kristiyanto terkait kasus Harun Masiku memang menjadi sorotan publik. Kasus ini bermula dari dugaan suap dan perintangan penyidikan yang melibatkan eks kader PDI Perjuangan tersebut.
Berikut beberapa tips untuk memahami dinamika politik yang seringkali kompleks:
1. Ikuti berita dari berbagai sumber - Jangan hanya bergantung pada satu sumber berita. Carilah informasi dari berbagai media untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif. Misalnya, bandingkan berita dari media online, cetak, dan televisi.
2. Pahami struktur politik - Ketahui peran dan fungsi lembaga-lembaga politik seperti DPR, MPR, dan partai politik. Dengan memahami struktur ini, Anda bisa lebih mudah menganalisis peristiwa politik.
3. Analisis informasi secara kritis - Jangan langsung percaya semua informasi yang Anda terima. Pertimbangkan sumber informasi, bias potensial, dan konteks berita. Contohnya, perhatikan apakah berita tersebut menyajikan fakta atau opini.
4. Diskusikan dengan orang lain - Berdiskusi dengan teman, keluarga, atau ahli dapat membantu Anda memahami berbagai perspektif dan memperluas wawasan politik Anda.
5. Ikuti perkembangan isu-isu penting - Pantau isu-isu politik yang sedang hangat dibicarakan. Ini akan membantu Anda memahami dinamika politik yang sedang berlangsung dan dampaknya terhadap masyarakat.
Bagaimana status hukum Hasto Kristiyanto saat ini? (Pertanyaan dari Siti Nurhaliza)
Menurut Mahfud MD (pakar hukum tata negara), status Hasto Kristiyanto saat ini adalah tahanan KPK dan sedang menjalani proses hukum terkait dugaan suap dan perintangan penyidikan. Proses hukum ini akan terus berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
Apa implikasi dari pencabutan peraturan DPD Jateng tersebut? (Pertanyaan dari Budi Santoso)
Pengamat politik Effendi Gazali berpendapat bahwa pencabutan peraturan DPD Jateng ini menunjukkan adanya evaluasi internal di tubuh PDI-P terkait strategi pemenangan pemilu. Ini bisa menjadi sinyal perubahan strategi ke depan dan mungkin berpengaruh pada dinamika politik di Jawa Tengah.
Mengapa Hasto masih bisa menandatangani surat meskipun ditahan? (Pertanyaan dari Ani Widayati)
Pakar hukum pidana Hibnu Nugroho menjelaskan bahwa secara hukum, status tahanan tidak serta merta menghilangkan hak dan kewajiban seseorang, termasuk hak untuk menandatangani dokumen. Namun, perlu ditelusuri lebih lanjut keabsahan dan konteks penandatanganan surat tersebut.
Apa dampak kasus Harun Masiku terhadap PDI-P? (Pertanyaan dari Rendi Pratama)
Menurut Burhanuddin Muhtadi (Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia), kasus Harun Masiku tentu berdampak pada citra PDI-P. Publik akan menilai bagaimana partai menangani kasus ini dan sejauh mana komitmen partai dalam pemberantasan korupsi.
