Aroma Politik di Balik Batalnya Mutasi TNI, Buntut Matahari Kembar? Mengungkap Fakta Terkini
Senin, 5 Mei 2025 oleh paiman
Aroma Politik Kental di Balik Batalnya Mutasi TNI: Akankah "Matahari Kembar" Terbit Kembali?
Publik kembali mempertanyakan netralitas TNI setelah serangkaian mutasi perwira tinggi, termasuk pemindahan Letjen TNI Kunto Arief Wibowo, putra mantan Wapres Try Sutrisno, dari Pangkogabwilhan I menjadi Staf Khusus KSAD, tiba-tiba dibatalkan. Pembatalan ini memicu spekulasi adanya intervensi politik, khususnya dari Presiden Prabowo Subianto, yang disebut-sebut berperan besar dalam keputusan tersebut.
Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto telah mengeluarkan surat keputusan mutasi ratusan perwira tinggi. Namun, sehari kemudian, surat tersebut direvisi dan tujuh nama, termasuk Letjen Kunto, dihapus. Situasi ini menguatkan dugaan tarik-menarik kepentingan di internal TNI. Isu "matahari kembar", yang pernah muncul saat transisi pemerintahan Jokowi ke Prabowo, kembali mencuat. Banyak yang menduga Prabowo tengah menunjukkan otoritasnya sebagai presiden dengan membatalkan mutasi tersebut.
Bantahan TNI
Kapuspen TNI, Brigjen Kristomei Sianturi, membantah keras adanya tekanan politik. Ia menegaskan bahwa revisi mutasi murni berdasarkan profesionalitas dan kebutuhan organisasi, tanpa kaitan dengan isu politik, termasuk dugaan keterlibatan Try Sutrisno dalam Forum Purnawirawan TNI-Polri yang mendesak pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Kristomei menekankan bahwa keputusan mutasi telah melalui mekanisme resmi Wanjakti.
Prabowo: Presiden Sesungguhnya?
Meskipun TNI membantah, sejumlah pengamat politik melihat pembatalan mutasi ini sebagai sinyal kuat dari Prabowo. Jamiluddin Ritonga, pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, menilai Prabowo ingin menunjukkan dirinya sebagai presiden yang sebenarnya. Ia menduga Prabowo sengaja mempertahankan Letjen Kunto di posisinya. Ketegasan Prabowo ini, menurut Jamiluddin, sesuai dengan harapan rakyat.
Aroma politik semakin kental mengingat mutasi Letjen Kunto terjadi tak lama setelah Forum Purnawirawan TNI-Polri, yang salah satu tokohnya adalah Try Sutrisno, menuntut pemakzulan Wapres Gibran. Ironisnya, Laksamana Muda Hersan, mantan ajudan Jokowi, ayah Gibran, disiapkan menggantikan posisi Kunto. Kedekatan waktu antara peristiwa politik dan mutasi ini, menurut Jamiluddin, memperkuat dugaan adanya muatan politis.
Kritik dari DPR
Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin, menyayangkan pembatalan mutasi ini. Ia menilai TNI mudah terpengaruh oleh politik. Hasanuddin menekankan bahwa mutasi seharusnya berdasarkan kebutuhan organisasi, bukan tekanan politik atau opini publik. Ia juga mengkritik Panglima TNI yang dianggap tidak tegas dan konsisten, serta meminta agar kepemimpinannya dievaluasi.
Berikut beberapa tips bagi masyarakat untuk turut serta menjaga netralitas TNI:
1. Cerdas Membaca Informasi - Jangan mudah terprovokasi oleh berita yang belum terverifikasi. Carilah informasi dari sumber terpercaya dan bandingkan berbagai sudut pandang sebelum mengambil kesimpulan. Misalnya, bandingkan berita dari media mainstream dengan media independen.
2. Aktif Berdiskusi - Diskusikan isu-isu terkait TNI dengan bijak dan kritis. Hindari penyebaran hoaks atau informasi yang tidak akurat. Misalnya, ikuti diskusi publik yang diselenggarakan oleh lembaga independen.
3. Dukung Lembaga Pengawas - Dukung kinerja lembaga pengawas eksternal TNI agar dapat menjalankan tugasnya secara optimal. Misalnya, laporkan indikasi pelanggaran netralitas TNI kepada lembaga yang berwenang.
4. Gunakan Hak Pilih dengan Bijak - Gunakan hak pilih Anda untuk memilih pemimpin yang berkomitmen menjaga netralitas TNI. Pelajari rekam jejak dan visi misi calon pemimpin terkait isu pertahanan dan keamanan.
Bagaimana masyarakat bisa memastikan netralitas TNI? (Pertanyaan dari Ani Wijaya)
Masyarakat dapat memantau netralitas TNI melalui partisipasi aktif dalam pengawasan, misalnya dengan melaporkan indikasi pelanggaran kepada lembaga pengawas eksternal. Selain itu, penting bagi masyarakat untuk kritis terhadap informasi yang beredar dan mendukung penguatan lembaga pengawas TNI. - Condro Kirono (Mantan Kapolda Jateng)
Apa dampak dari politisasi TNI? (Pertanyaan dari Budi Santoso)
Politisasi TNI dapat merusak profesionalisme dan integritas institusi, mengancam demokrasi, dan berpotensi menciptakan ketidakstabilan keamanan. - Effendi Simbolon (Anggota DPR RI)
Apa peran media dalam menjaga netralitas TNI? (Pertanyaan dari Dewi Permata)
Media berperan penting dalam memberikan informasi yang akurat dan berimbang terkait TNI, serta mengawasi dan mengkritisi kebijakan yang berpotensi melanggar netralitas TNI. - Najwa Shihab (Jurnalis)
Bagaimana cara memperkuat netralitas TNI ke depannya? (Pertanyaan dari Eko Prasetyo)
Penguatan netralitas TNI dapat dilakukan melalui revisi undang-undang yang menjamin independensi TNI, peningkatan profesionalisme prajurit, dan penguatan peran lembaga pengawas eksternal. - Jimly Asshiddiqie (Pakar Hukum Tata Negara)
