22,13% Sekolah Ketahuan 'Mengakali' Akreditasi, Kemendikdasmen Bakal Tindak Lanjuti, Investigasi Segera Dimulai
Sabtu, 26 April 2025 oleh paiman
Dugaan Kecurangan Akreditasi Sekolah: Kemendikdasmen Siap Telusuri Temuan KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 untuk satuan pendidikan, dan hasilnya cukup mengejutkan. Survei tersebut mengindikasikan adanya kecurangan dalam proses akreditasi sekolah di 22,13% satuan pendidikan. Meskipun mayoritas sekolah menjalankan proses akreditasi dengan jujur, temuan ini tetap menjadi sorotan penting.
KPK menyoroti pentingnya pengawasan yang lebih ketat dan transparansi yang lebih tinggi dalam proses akreditasi untuk menjamin standar pendidikan yang adil dan kredibel. Laporan SPI 2024 yang dirilis Jumat (25/4/2025) ini, menurut KPK, menunjukkan perlunya perbaikan sistem agar isu integritas dalam akreditasi dapat diminimalisir.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, merespons temuan KPK ini dengan menyatakan kesiapan Kemendikdasmen untuk menelusuri lebih lanjut. Beliau mengakui adanya temuan tersebut dan menekankan pentingnya kolaborasi dengan berbagai pihak, mengingat guru – yang menjadi salah satu faktor penentu dalam akreditasi – pembinaannya berada di bawah pemerintah daerah.
"Ya, memang ada temuan-temuan itu, nanti kan kita lihat ya. Karena kan kalau dikaitkan dengan guru, guru ini kan tidak sepenuhnya di kami. Guru ini pembinaannya secara kinerja itu kan di pemerintah kabupaten kota atau pemerintah provinsi," jelasnya usai Peluncuran Pedoman Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia di Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Jumat (25/4/2025).
Abdul Mu'ti menegaskan Kemendikdasmen tidak akan lepas tangan dan menganggap ini sebagai tantangan bersama. Solusi yang diusulkan adalah peningkatan komunikasi dan kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Komisi X DPR.
Berikut beberapa tips untuk meningkatkan integritas dalam proses akreditasi sekolah:
1. Transparansi Data dan Informasi - Pastikan semua data dan informasi terkait akreditasi mudah diakses oleh semua pihak terkait. Misalnya, publikasikan kriteria penilaian dan hasil akreditasi secara terbuka.
2. Penguatan Pengawasan Internal - Bentuk tim pengawas internal yang independen untuk memantau proses akreditasi dan memastikan kepatuhan terhadap aturan. Contohnya, libatkan perwakilan guru, orang tua, dan komite sekolah.
3. Pelatihan dan Sosialisasi - Berikan pelatihan dan sosialisasi secara berkala kepada semua pihak terkait mengenai proses akreditasi yang berintegritas. Materi pelatihan bisa meliputi etika dan aturan akreditasi.
4. Mekanisme Pengaduan yang Efektif - Sediakan mekanisme pengaduan yang mudah diakses dan responsif bagi siapa saja yang menemukan indikasi kecurangan. Pastikan kerahasiaan pelapor terjamin.
5. Sanksi yang Tegas - Terapkan sanksi yang tegas bagi sekolah yang terbukti melakukan kecurangan dalam proses akreditasi. Hal ini penting sebagai efek jera dan mencegah kecurangan terulang.
6. Evaluasi Berkala - Lakukan evaluasi berkala terhadap sistem akreditasi untuk mengidentifikasi kelemahan dan melakukan perbaikan yang diperlukan. Libatkan berbagai pihak dalam evaluasi ini.
Bagaimana peran pemerintah daerah dalam memastikan integritas akreditasi sekolah? (Pertanyaan dari Siti Nurhaliza)
Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam pembinaan kinerja guru, yang merupakan salah satu faktor penting dalam akreditasi. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat krusial untuk memastikan integritas proses akreditasi. - Anies Baswedan, Pengamat Pendidikan
Apa sanksi yang akan diberikan kepada sekolah yang terbukti melakukan kecurangan? (Pertanyaan dari Budi Santoso)
Sanksi akan diberikan sesuai dengan tingkat keparahan pelanggaran. Sanksi bisa berupa peringatan, penundaan akreditasi, hingga pencabutan akreditasi. - Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Bagaimana masyarakat bisa ikut berperan dalam mengawasi proses akreditasi sekolah? (Pertanyaan dari Ani Widjaya)
Masyarakat dapat berperan aktif dengan memanfaatkan mekanisme pengaduan yang tersedia jika menemukan indikasi kecurangan. Partisipasi publik sangat penting dalam menciptakan sistem pendidikan yang transparan dan akuntabel. - Retno Listyarti, Aktivis Pendidikan
Apa langkah konkret Kemendikdasmen dalam menindaklanjuti temuan KPK ini? (Pertanyaan dari Dimas Pratama)
Kemendikdasmen akan menelusuri temuan KPK lebih lanjut dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta Komisi X DPR untuk merumuskan langkah-langkah perbaikan sistem akreditasi. - Abdul Mu'ti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah
